Siantar, hetanews.com - Penandatanganan nota kesepahaman (MoU), pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN)  Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Pematangsiantar, kepada Kementerian Agama (Kemenag),  Senin (7/12/2020) di Aula Kemenag Siantar, Jalan Brigjen Rajamin Purba.

Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA), merupakan Jasa Hukum yang diberikan Jaksa Pengacara Negara, berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian pendapat hukum tersebut dalam bentuk Berita Acara Pendampingan Hukum.

Demikian dikatakan Plt. Kajari, Ismail Otto SH MHum dalam acara penandatanganan MoU tersebut.

Hadir beberapa para Kepala Seksi Kejari Siantar, yaitu Kasi Intel, BAS Faomasi Jaya Laia SH MH, Kasi Datun, Erwin Nasution SH MH, Kasi Pidsus, Dostom Hutabarat SH dan Elyna Simanjuntak SH MH.

Ismail juga menegaskan, jika pendampingan hukum dan pemberian pendapat hukum dilakukan demi tugas dan tanggungjawab untuk melakukan strategi pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku. Demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, katanya.

Karena pendampingan hukum bukan menjadi tameng atau untuk melindungi instansi tertentu. Tapi agar bekerja dan penyaluran bantuan yang sesuai dengan aturan.

Seperti penyaluran dana BOS dari Kemenag, jangan coba - coba melakukan pemotongan. Penggunaan dana harus sesuai dengan peruntukannya, kata Ismail.

Erwin Nasution, selaku Kasi Datun, juga menjelaskan fungsi JPN yang akan melakukan pendampingan, jika Kemenag Siantar digugat ke PTUN.

Pendampingan wajib dilakukan pasca MoU dan tertuang dalam SKK (Surat Kuasa Khusus), jelasnya.

Kepala Kantor Kemenag Siantar, Drs. H. M. Hasbi MH menjelaskan, penandatangan nota kesepahaman tersebut, merupakan awal bagi Kemenag Siantar.

Karena MoU dengan Kejari Siantar, baru pertama kali dilakukan.

Dengan harapan, dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan Siantar, semua tugas pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan jangan sampai menyimpang dari aturan hukum.