Simalungun, Hetanews.com - Beberapa minggu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara berkunjung ke Kabupaten Simalungun.

Dalam kunjungannya, Juliari didampingi Bupati Simalungun JR Saragih membagikan bantuan sosial (bansos) secara simbolis di Perdagangan, Kecamatan Bandar.

Saat itu, hadir pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Simalungun nomor urut 4 H Anton Saragih-Rospita Sitorus.

Meski Juliari merupakan kader PDI Perjuangan dan paslon nomor 4 didukung partai politik tersebut, namun acara tersebut tidak ada hubungannya dengan agenda politik.

Sehingga kehadiran paslon nomor 4 di acara tersebut mengundang pertanyaan sejumlah pihak.

Apalagi kemudian ada pertemuan tertutup di salah satu hotel di Pematangsiantar antara Juliari, JR Saragih, dan paslon tersebut bersama para relawan Program Keluarga Harapan (PKH).

Disinyalir dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara mereka untuk 'memanfaatkan' berbagai program bantuan dari Kemensos guna memuluskan kemenangan paslon nomor 4. 

"Ada dugaan, Mensos menyetujui Bupati Simalungun 'memanfaatkan' bantuan dari Kemensos untuk mengintimidasi warga agar mendukung dan memilih paslon nomor 4 di Pilkada Simalungun," ucap Anggota DPRD Simalungun dari Fraksi Gerindra, Bonauli Rajagukguk, Minggu (6/12/2020).

"Mensos merupakan kader PDI Perjuangan, yaitu partai yang mendukung paslon nomor 4. Sehingga ada kepentingan Mensos untuk memenangkan paslon tersebut," lanjut Bona menerangkan.

Menurut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, dengan mencuatnya kasus suap yang melibatkan Mensos, dugaan yang terjadi di Simalungun semakin menguat.

Sehingga, sambung Bonauli, sudah seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus di Simalungun.

"Serta menangkap JR Saragih dan juga paslon tersebut, yang telah menggunakan fasilitas negara, yakni 'memanfaatkan' program bantuan dari Kemensos untuk memenangkan Pilkada," tutup Bonauli.

Baca juga: KPK Diminta Selidiki Dugaan Keterlibatan JR Saragih Di Pilkada Simalungun