Jakarta, hetanews.com - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menilai TNI yang sekarang terlihat seperti pada era Orde Baru atau Orba. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan setiap orang berhak menilai dan mengkritik.

"Terserah saja Pak Gatot Nurmantyo bilang begitu. Setiap orang boleh menilai, kemudian mengritik. Ini demokrasi, kritik tak boleh dibungkam selama tak melanggar hukum," ujar Mahfud, Sabtu (5/12/2020).

Mahfud menuturkan kritik yang masuk juga berhak mendapat penilaian balik. Pemerintah, kata Mahfud, punya hak menilai kritik, termasuk kritik dari deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu.

"Tapi jangan lalu berpikir bahwa pemerintah tidak boleh menjawab kritik, kita juga punya hak menilai balik setiap penilaian," kata Mahfud.

Mahfud menilai setiap kritik yang masuk sama halnya seperti vitamin demokrasi. Dikatakan Mahfud, kritik yang benar akan diakomodasi, sementara yang salah akan dibantah dan diabaikan.

"Kritik merupakan vitaminnya demokrasi. Kritik ada yang benar dan ada yang salah. Yang benar kita akomodasi, yang salah kita bantah dan abaikan," ucap Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Presidium KAMI Gatot Nurmantyo menyampaikan penilaiannya tentang kinerja TNI. Eks Panglima itu menilai TNI kini terlihat seperti pada era Orde Baru. Bagi Gatot, TNI sudah berubah sebagai alat propaganda politik pemerintah.

"Kalau kita melihat perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini ada warning, peringatan, bahwa TNI telah terlihat menjadi seperti pada tahun Orde Baru yang lalu," papar Gatot kala menjadi pembicara dalam webinar yang digelar KAMI, Jumat (4/12/2020) malam.

Gatot bahkan melontarkan dugaan ada sejumlah pihak yang berusaha menggiring TNI berpolitik. Baginya, tindakan itu bisa membuat TNI jatuh pada titik terendah.

"Inilah yang dulu menyebabkan ABRI jatuh pada titik paling rendah," ucap Gatot

Gatot kemudian mendorong TNI dijaga profesionalismenya. Baginya, tugas itu bukan hanya menjadi tugas anggota TNI saja, tapi juga tanggung jawab semua pihak di luar TNI.

"Menjaga profesionalisme TNI bukan tanggung jawab TNI, tapi seluruh komponen bangsa," tegasnya.

Sumber: detik.com