Siantar, hetanews.com - Bawaslu Kota Siantar telah mengirimkan surat rekomendasi penertiban alat peraga kampanye (APK) yang melanggar proses tahapan pilkada serentak 2020. Penertiban APK akan dimulai besok Minggu (6/12/2020).

Ketua Bawaslu kota Siantar, Nanang Wahyudi Harahap mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat rekomendasi kepada KPU agar ditindaklanjuti.

"Hari ini dari jam 00.01 penertiban APK dilaksanakan oleh tim paslon dan besoknya kita baru kita yang akan melakukan penertiban," kata Nanang saat di temui di kantor Bawaslu kota Siantar, Sabtu (5/12/2020).

Nanang menambahkan Bawaslu bersama-sama stakeholder dalam penertiban APK.

Baca juga: Paslon Tunggal Anggap Spanduk Kolom Kosong Kampanye

Spanduk kolom kosong

Sementara itu, Komisioner KPU Divisi Parmas, Nurbaiyah Siregar mengatakan telah menyurati paslon agar melakukan pembersihan APK.

"Semalam kita sudah surati paslon untuk mereka melakukan pembersihan APK sebelum masa tenang dimulai," kata Nurbaiyah kepada Hetanews.

"Pokoknya sebelum masa tenang dimulai itu tanggal 6, jadi sebelum tanggal 6 mereka harus membersihkan," tambahnya.

Disinggung terkait spanduk dari kolom kosong, Nurbaiyah mengatakan bahwa soal spanduk dari kolom kosong merupakan tentang estetika kota. Menurutnya itu merupakan kewenangan Satpol PP.

Baca juga: Tolak Politik Uang Dukungan Koko Bertambah

Rapat tidak tuntas

Terpisah, Tim Advokasi Paslon Asner-Susanti,  Mangasi Tua Purba mengatakan rapat koordinasi untuk penertiban APK tidak tuntas.

Menurut Mangasi, KPU memaksa penertiban APK tanggal 5 Desember jam 24.00 APK sudah bersih.

"Biasanya pembersihan APK itu tanggal 6-8 Desember secara keseluruhan, sementara untuk penertiban APK itu dari bawah tanggal 5 Desember. Tetapi KPU ngotot tanggal tanggal 5 pukul 24.00 selesai kampanye APK harus sudah dibersihkan," kata Mangasi saat ditemui di Kantor Tim Pemenangan Asner-Susanti.

Menurutnya seharusnya KPU itu mengajak tim paslon sama-sama untuk melakukan pembersihan APK.

Masih kata mantan Ketua KPU Kota Siantar ini pihaknya tidak pernah melakukan koordinasi terkait penertiban APK.

"Sampai saat ini tidak pernah ada penertiban padahal kata mereka ada banyak APK yang melanggar tetapi tidak pernah ada penertiban," pungkasnya.

Baca juga: Jelang Pilkada Warga Ramai ramai Suarakan Pilih Kolom Kosong