Simalungun, hetanews.com - Anggota DPRD Simalungun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] mengusut dugaan keterlibatan JR Saragih dalam pemenangan salah satu Paslon Bupati pada Pilkada Simalungun 2020.

Bupati JR Saragih dituding mengklaim penyaluran Bansos dari Kemensos sebagai bantuan dari salah satu Paslon. Warga penerima Bansos pun diarahkan untuk memilih Paslon tersebut.

Tidak itu saja, Bupati JR saragih diduga memanfaatkan birokrat ASN hingga perangkat Nagori untuk bekerja mempengaruhi pemilih untuk memenangkan Paslon tersebut.  

 Anggota DPRD Simalungun mendesak KPK untuk mengusut dugaan intervensi JR Saragih pada kontestasi Pilkada Simalungun. 

"Itu kan bantuan dari pemerintah pusat. Mengapa diklaim jadi bantuan dari salah satu paslon," ujar  Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Sastra Joyo Sirait

Senada dengan Joyo, Elias Barus menambahkan, isu yang terbangun di lapangan Bansos Kemensos merupakan hasil lobi JR Saragih ke pemerintah pusat. 

Masih kata Barus, sehingga jika ke depannya bukan saudara kandung JR Saragih yang menjadi Bupati Simalungun, maka warga Simalungun tidak akan lagi memperoleh bantuan tersebut.

"Malah ada yang mengatakan, karena JR Saragih yang memperjuangkan bantuan [Bansos] tersebut maka sebagai ungkapan terima kasih kepada JR, warga diminta memilih abang kandungnya di tanggal 9 Desember mendatang,"jelas anggota DPRD dari Fraksi Demokrat ini.

Barus mengatakan, temuan di lapangan, banyak dana yang dipotong oleh oknum Pangulu atas perintah Pemkab Simalungun. Ia pun meminta kepada KPK untuk memeriksa pangulu, Kaban Pemnag dan Bupati Simalungun.

Baca juga: Bansos Di Simalungun Sarat Kepentingan Pemenangan Paslon

Respon JR Saragih

JR Saragih membantah tudingan memanfaatkan Bansos Kemensos untuk memenangkan salah satu Paslon. Menurut JR, siapapun paslon tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara.

Sebagaimana diketahui, saudara kandung JR Saragih yakni Anton Saragih maju sebagai calon Bupati Simalungun berpasangan dengan Rospita Sitorus sebagai calon Wakil Bupati, dengan nomor urut 4.

"Pasangan calon bupati mana pun tidak ada yang boleh memanfaatkan atau menggunakan fasilitas negara,” tegas Bupati Simalungun JR Saragih, saat ditemui usai Deklarasi Pilkada Damai di lapangan Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Kamis (3/12/2020)

“Saya mengimbau kepada semua pasangan calon agar membuat Pilkada di Simalungun ini lebih kondusif, tidak menjadi masalah. Kita saling menghargai di Tano Habonaron Do Bona ini," kata JR menambahkan

Menurut JR saragih, bila ada bukti salah satu Paslon Bupati mempengaruhi pemilih dengan menggunakan Bansos pemerintah pusat, ia bilang merupakan kewenangan Bawaslu.

"Itu adalah tugasnya Bawaslu. Biarlah Bawaslu yang bekerja membuktikannya," tukasnya sembari berlalu meninggalkan wartawan. 

Baca juga: Paket Berlogo Paslon Dan Uang Di Simalungun Jadi Sorotan