Jakarta, hetanews.com - KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) pada Jumat (4/12) malam. OTT ini diduga terkait suap bansos corona.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM (Pukat UGM), Zaenur Rohman, mengapresiasi kinerja pegawai KPK yang tetap bertugas dengan baik meski komisi antirasuah semakin melemah setelah UU direvisi.

"PUKAT mengapresiasi upaya penindakan KPK. Di tengah-tengah minimnya kewenangan penindakan yang dimiliki, kinerja dari para pegawai KPK tetap baik," kata Zaenur kepada wartawan, Sabtu (5/12).

Zaenur menyebut OTT tersebut sebagai gambaran nyata mentalitas pegawai KPK. Ia menilai para pegawai KPK memiliki semangat dan daya juang tinggi. Padahal, mereka tak lagi leluasa untuk melakukan penyadapan lantaran harus seizin Dewan Pengawas. Sedangkan penyadapan yang cepat dan tepat salah satu faktor terpenting dalam OTT.

Pukat UGM soal OTT Pejabat Kemensos: Pegawai KPK Tetap Kerja saat Minim Wewenang (1)
Zaenur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM, Kamis (16/5).

"Penyadapan sebagai awal mula terjadinya OTT. Penyadapan KPK benar masih bisa dilakukan, tapi tidak bisa cepat dilakukan karena harus melakukan perizinan terhadap Dewas, yang didahului dengan gelar perkara. Sehingga OTT tidak bisa segera dilakukan ketika ada informasi suap menyuap," jelas Zaenur.

Meski akhir-akhir ini KPK banyak OTT, Zaenur menganggap kinerja KPK secara kelembagaan masih menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebab sejauh ini OTT KPK masih bisa dihitung jari, berbeda dengan sebelumnya yang mencapai puluhan tiap tahunnya.

"Saya menganggap kinerja KPK di bidang penindakan itu tetap jauh menurun dan itu jelas efek revisi UU KPK yang membatasi kewenangan penindakan KPK," tutupnya.

Sumber: kumparan.com