Jakarta, hetanews.com - Menurunnya kepercayaan publik terhadap KPK imbas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU 19 Tahun 2019 kembali tercermin dalam survei yang digelar Transparency International Indonesia (TII).

Survei digelar TII dengan metode wawancara terhadap 1.000 responden pada 15 Juni hingga 24 Juli 2020 dengan margin of error 3,1%.

Survei bertajuk global corruption barometer (GCB) tersebut merupakan bagian dari survei yang digelar Transparency International di 17 negara di Asia seperti China, India, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang.

Hasil survei memperlihatkan publik yang menilai kinerja KPK baik selama setahun terakhir hanya 51%.

"Hanya 51% publik yang disurvei menilai kinerja KPK cukup baik dalam satu tahun terakhir," ujar peneliti TII, Alvin Nicola, dalam rilis secara daring, Kamis (3/12).

Alvin menyatakan, rendahnya tingkat kepuasan terhadap KPK dipicu revisi UU yang menurut publik melemahkan komisi antirasuah.

"Ada tren penurunan trust publik terhadap KPK yang tentu disumbang oleh revisi UU KPK, yang kemudian dianggap mengurangi mandat, mengurangi power, dan justru menambah konflik kepentingan yang ada di dalam KPK," ucap Alvin.

Meski demikian, Alvin menyatakan KPK memiliki modal sosial yang besar apabila kinerjanya terus membaik. Sebab lebih dari 90 persen publik mengetahui KPK.

"Publik juga melihat bahwa sebenarnya KPK punya modal sosial yang cukup besar karena tingkat pengetahuan publik terhadap KPK itu sangat tinggi. Ini sebenarnya dapat dimanfaatkan KPK untuk terus membangun soliditas publik terhadap KPK," tutupnya.

sumber: kumparan.com