Medan, Hetanews.com-  Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut) meminta agar tidak ada oknum yang melakukan perbuatan penyalahgunaan Bantuan Sosial (Bansos) untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Kami minta agar pemberian Bansos, baik bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Covid-19, bantuan tunai dan bantuan lainnya yang akan diberikan pada masyarakat, tidak disalahgunakan untuk kepentingan Pilkada 2020 di Sumut ini," kata Ketua Umum Badko HMI Sumut, M.Alwi Hasbi Silalahi kepada Kolega.id, Minggu (29/11/2020).

Alwi Hasbi mengatakan, Bansos yang akan diberikan pada masyarakat, jangan sampai dijadikan sebagai alat mengancam agar memilih salah satu Paslon.

"Apa lagi sampai mengancam, tarik kembali Bansos bila tak memilih si Fulan atau si Fulana, jangan sampai ada oknum pejabat pemerintah atau kerabat dan kolega salah satu paslon melakukan tindakan tidak terpuji itu," katanya.

Baca juga: Diduga Melanggar Hukum, Polisi Diminta Selidiki Video Pendistribusian Paket Sembako pada Malam Hari

Menurutnya, hal itu rawan terjadi karena melihat dibeberapa daerah telah terjadi mobilisasi yang dilakukan oknum pemerintah/desa, untuk memilih salah satu paslon. 

"Potensi kecurangan ini rawan terjadi. Lihat saja dibeberapa daerah, telah terjadi mobilisasi dan pengkondisian untuk memilih salah satu paslon. Untuk itu saya mengingatkan pada rekan-rekan Pendamping Desa, Pendamping Keluarga Harapan, dan lainnya, untuk tidak masuk pada wilayah politik praktik termasuk Pilkada 2020,” ucapnya.

Untuk itu, Hasbi mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat.

“Saya juga berharap pada Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara ekstra, bila ada yang melanggar aturan itu, segera proses sesuai aturan," tegas putra Kabupaten Asahan ini.

Baca juga: Bansos Di Simalungun Sarat Kepentingan Pemenangan Paslon

sumber: kolega.id