Hetanews.com - Pemerintah bakal mengubah sistem gaji, tunjangan, hingga besaran pensiunan PNS. Perubahan ini dilakukan dalam rangka percepatan reformasi sistem pangkat PNS.

Nantinya, pendapatan abdi negara itu tidak lagi dihitung dan diberikan berdasarkan pangkat yang dilakukan Direktorat Kompensasi ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kebijakan tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang ASN. Kebijakan teknis tersebut nantinya akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Pelaksana Tugas (Plt) Karo Humas BKN, Paryono mengatakan gaji PNS yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen, akan dilakukan simplifikasi menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Berikut hal-hal yang perlu kamu ketahui soal rencana perubahan ini:

Komponen Hitungan Gaji PNS

Dengan adanya reformasi ini, nantinya formulasi gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.

Implementasi formula Gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap, diawali dengan proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis Pangkat, Golongan Ruang, dan Masa Kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada Harga Jabatan.

Komponen Hitungan Tunjangan

Sementara untuk formula tunjangan PNS, meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS, sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Gaji dan Tunjangan Tidak Lagi Berdasarkan Pangkat

Secara substansial, perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja akan diganti menjadi berdasarkan sistem berbasis pada harga jabatan (job price) dan didasarkan pada nilai jabatan (job value).

Adapun nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan (job evaluation), yang menghasilkan Kelas jabatan atau tingkatan jabatan, yang selanjutnya disebut dengan pangkat.

Pemerintah Masih Kaji Skema Baru Pensiunan PNS

Selain gaji dan tunjangan, besaran pensiunan PNS termasuk TNI/Polri, dan PNS Daerah juga rencananya akan diubah. Sampai saat ini, pemerintah masih mengkaji perubahan tersebut.

"Pemerintah lagi review untuk kebijakan pensiun ke depan. Tapi review-nya belum selesai. Jadi mohon ditunggu," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani di Gedung DPR RI, Jakarta, tahun lalu.

Skema baru pensiunan ini bertujuan agar tidak terlalu menguras APBN, seperti model saat ini, yakni pay as you go. Skema pay as you go adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS aktif sebesar 4,75 persen dari gaji ditambah dana dari APBN.

Baca juga: Kebijakan Gaji PNS Bakal Diubah, BKN: Berkaitan dengan Kondisi Keuangan Negara

Sumber: kumparan.com