Simalungun, Hetanews.com - Penyaluran Bansos covid 19 dan program PKH di Wilayah Kabupaten Simalungun diduga sarat kepentingan pemenangan salah satu Paslon. 

Relawan Pemantau Pilkada Simalungun meminta Kemensos untuk menunda sementara penyaluran dan menindak para oknum yang diduga memanfaatkan Bansos untuk kepentingan di Pilkada Simalungun. 

“Kami mendesak Kemensos untuk menunda pembagian Bantuan Sosial Tunai di wilayah Kabupaten Simalungun, karena sarat dengan kepentingan paslon tertentu,”  ucap Firman, Relawan Pemantau Pilkada Simalungun dilansir dari Lensa Media.id  Sabtu (28/11/2020).

Firman mengutarakan, dari laporan yang diterima dari masyarakat, penyaluran Bansos di lapangan dibarengi ajakan memilih salah satu Paslon, di Pilkada Simalungun 9 Desember 2020 mendatang.

Baca juga: Bertemu Hasim, Warga Batu Dilangit Curhat Diancam Dicoret Sebagai Penerima PKH

Tidak itu saja, kata Firman, ada ancaman yang dilakukan oknum kepada masyarakat, bila penerima tidak memberi dukungan maka akan dicoret dari data penerima Bansos.

“Penyaluran Bansos ini seolah olah diberikan oleh salah satu Paslon yang kita tahu bersama paslon tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Pejabat di Kabupaten Simalungun” tegas Firman.

Ia pun mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh dengan ajakan tersebut, sebab Bansos adalah bantuan yang diserahkan Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, bukan dari salah satu Paslon.

“Ada masyarakat mengeluh terkait PKH, Bantuan Tunai dan bantuan sosial yang lain, harus dibarengi dengan memilih salah satu paslon. Jika tidak akan dicoret sebagai penerima bantuan sosial atau penerima PKH” tutup Firman. 

Sekedar informasi, penyaluran BST [Penyaluran Bansos Tunai]  tahap 9 tahun 2020 di wilayah Kabupaten Simalungun dimulai pada tanggal 24 – 28 November 2020.

BST dikirim melalui PT Pos Indonesia, dengan Total bantuan Rp.11.442.600.000. 

Diserahkan kepada 38.142 Orang dengan masing-masing bantuan Rp. 300.000 per Orang.

Baca juga: Politik Dinasti Berpotensi Gunakan Jaringan Birokrasi