Simalungun, Hetanews.com - Puluhan warga eks sosor pasir pantai bebas Parapat menggelar aksi protes mempertanyakan kepemilikan bangunan di atas lahan pemerintah, yang berlokasi di pinggir Pantai Bebas Parapat.

Protes didasari kecurigaan atas munculnya bangunan pribadi berdiri di atas lahan, yang sebelumnya telah diserahkan warga sosor pasir kepada pemerintah pada tahun 1989.

Salah seorang orator aksi, Lincon Gurning  meminta kepada jajaran pemerintah Kabupaten Simalungun untuk tidak tutup mata dengan bangunan tersebut.

"Kami minta Pemerintah Daerah, Bupati, Camat, dan Lurah agar menyelidiki bangunan Siluman itu" teriak Lincon, Jumat (27/11/2020).

Warga lain, Monang Manik, menyatakan tidak setuju dengan adanya bangunan pribadi di lahan yang sudah menjadi milik pemerintah berdasarkan Perda No.7 Tahun 1989 SK Bupati no. 475/12338/P.UMUM-1989.

"Kami mendukung pemerintah demi Pariwisata dan kami tidak setuju berdiri bangunan pribadi di lokasi ini, karena berdasarkan surat ganti rugi tahun 1989 [lahan] sudah menjadi milik pemerintah,” ucap Monang Manik.

Para warga eks sosor pasir ini meminta kepada aparat dan pemerintah untuk mengembalikan aset negara ke negara, karena berdasarkan surat Bupati tahun 1989 warga eks sosor pasir telah menyerahkan lahan pantai bebas kepada pemerintah dengan ganti rugi.

Warga juga menduga ada permainan mafia tanah oleh oknum yang telah menjual tanah itu, ke pihak ketiga sehingga pembangunannya bisa berlangsung.

Dari mulai hingga berakhir aksi protes warga berlangsung damai. Hanya saja Pemerintah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon maupun Lurah Parapat tidak menemui pengunjukrasa.

"Kami minta pemerintah usut tuntas siapa pemilik bangunan dan berdasarkan apa mereka mendirikan bangunan di milik pemerintah. Kami warga eks dari areal ini tidak terima karena kami telah serahkan ke pemerintah, dan saat ini kami juga memiliki bukti foto copy SHM sebelum dilakukan penyerahan kepada pemerintah," ungkap warga di tengah orasi.