Siantar, hetanews.com - Kepala Kantor Wilayah DJP Sumut II, Romadhaniah, di dampingi Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, Muh. Harsono, Kepala KPP Pratama Pematangsiantar, Jhon Piker Simamora, menyerahkan tersangka EWH (50) dan barang bukti, ke Kejari Pematangsiantar, Jumat (26/11/2020).

Akibat perbuatan tersangka EWH, warga Binjai tersebut, mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak sebesar Rp.7.506.130.690.

Kepada tersangka, dijerat pasal 39A huruf a UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan menggunakan wajib pajak CV SSM yang terdaftar di KPP Pratama Pematangsiantar, selama kurun waktu masa pajak, Maret 2016 hingga Desember 2017.

Demikian dikatakan Romadhaniah, dalam keterangan pers, di PTSP Kantor Kejari Siantar, siang tadi.

"Dilakukan P-21, penyerahan tersangka dan barang bukti karena berkas sudah lengkap," jelasnya.

Tersangka EWH, ditangkap pada 30 September 2020, di rumahnya, komplek Perumahan Tandam Indah Binjai dan langsung ditahan, di Rutan Dir Tahti Poldasu.

Menurut Plt Kajari Pematangsiantar, Ismail Otto SH MHum, berkas tersebut diserahkan ke Kajatisu dan akan disidangkan, di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

"Karena locus delicti di Pematangsiantar, Kejari Pematangsiantar akan segera membuat P-16, menyerahkan berkas ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk disidangkan, “jelasnya.

Tim jaksa yang menangani perkara tersebut yaitu 4 dari Kajatisu dan 2 orang dari Kejari Siantar.

Edison SH MH, Ermawati SH MH, Iqbal SH MH, Agustini SH MH, Dostom Hutabarat SH dan Elyna Simanjuntak SH MH akan berkolaborasi melakukan persidangan, di Pematangsiantar, paparnya.

Ismail juga menjelaskan, jika ancaman pidana dalam perkara tersebut, paling singkat 2 tahun dan maksimal 6 tahun penjara. Hanya denda harus dibayarkan dua kali lipat tanpa ada subsider, dalam hal ini sekitar Rp15 Milyar, jelasnya.

Jaksa akan menitipkan tersangka, di Rutan Polres Siantar hingga proses persidangan. Sebelumnya, EWH telah dirapid test untuk memastikan tidak terpapar Covid-19.

Ditambahkan Muh. Harsono, dalam pra penuntutan telah dilakukan asset racing. Menelusuri asset yang dimiliki tersangka untuk dilakukan penyitaan. Jika ditemukan harta tersangka akan dilampirkan dalam berkas, ungkapnya.

Kakanwil DJP Sumut II menghimbau kepada setiap wajib pajak, baik perorangan atau badan usaha jangan sekali kali melakukan kecurangan.

Karena Kanwil Pajak bersama Aparat Penegak Hukum (APH), kepolisian dan kejaksaan akan terus menindak pelaku yang melakukan kecurangan terhadap pajak.

"Pemerintah bersama APH tidak main - main dengan penunggak pajak,"jelasnya.

Menjadi sinyal bagi wajib pajak, negara butuh uang untuk membangun negara melalui pajak. Hindari praktek mencurangi negara, tegas Romadhaniah.