Siantar, Hetanews.com - DPRD Kota Siantar usulkan pencabutan Perda No 5 Tahun 2014 tentang PDPHJ dan Perda No 1 Tahun 2014 tentang PDPAUS. Wacana tersebut menyusul dua perusahaan milik Pemko Siantar itu kerap mengalami kerugian.

Proses pencabutan dua Perda diusulkan melalui keputusan DPRD Siantar tentang program pembentukan peraturan daerah tahun 2021 lewat.

Menurut Anggota Komisi II DPRD, Frans Herbert Siahaan, usulan pencabutan tersebut masih sebatas wacana dari DPRD.

Sebagaimana diketahui, PDPAUS dan PDPHJ mengalami kerugian mencapai Rp 40 miliar, dimana PDPHJ Rp 10 Miliar dan PDPAUS Rp 30 Miliar.

"Di tahun 2021 pemko akan mengeluarkan dana Rp 196 juta untuk membentuk tim independen mengaudit kinerja keuangan PDPAUS," kata Politikus NasDem ini ditemui di ruang Fraksi, Kamis (26/11/2020).

Ia menjelaskan, setelah dievaluasi dan perusahaan tersebut tidak mampu mempertanggung jawabkan maka dilakukan pencabutan perda.

Baca juga: Peletakan Batu Pertama Pasar Hongkong Gaduh

Menanggapi itu, Sepri Ijon Saragih selaku Kuasa Hukum PD PAUS menilai usulan pencabutan Perda oleh DPRD terkesan tergesa gesa. Disamping itu ia meminta agar diberi kesempatan kepada perusahaan untuk bekerja membenahi manajemen.

"Saya rasa DPRD terlalu tergesa-gesa untuk membuat rancangan perda untuk mencabut perda PDPAUS tahun 2014," ucapnya.

Senada dengan Sepri, Dirkeu PDPHJ Toga Sehat Sihite menilai usulan DPRD didasari pertimbangan lain, sehingga mewacanakan pencabutan perda perusahaan daerah.

Meski demikian, pihaknya  terus berupaya melakukan perbaikan perusahaan ke arah yang lebih baik. Apalagi saat ini ada 281 karyawan bekerja di PDPHJ.

"Kami sedang melakukan perbaikan karena sampai saat ini [status] masih transisi dari Dinas Pasar ke Perusahaan Daerah. Kalau dilakukan pencabutan perda PDPHJ, mau makan apa nanti karyawan disini," kata Toga ditemui di Jalan MH Sitorus.

Baca juga: Dua Perusahaan Merugi Perlu Evaluasi Jadi Perumda