Siantar, hetanews.com - Ketua LSM Macan Habonaron, Jansen Napitu, sangat menyesalkan sikap Inspektorat yang menerima pengembalian kerugian negara sebesar Rp.300 juta lebih. Berdasarkan temuan BPK, kerugian negara yang ditimbulkan dari pekerjaan di Dinas PUPR Siantar, sekitar Rp.11 milyar.

"Sehingga tidak ada dasar hukumnya, temuan BPK dialihkan atau diselesaikan melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)," kata Jansen, kepada wartawan, Rabu (25/11/2020), di kantornya, jalan Senam Pematangsiantar.

Oleh karen itu, Jansen Napitu akan menyurati Inspektorat yang diduga memanjakan orang yang korupsi. Temuan BPK sebesar Rp11 milyar, tapi yang dibayar hanya Rp.300 juta, jelasnya.

Hal itu telah dilaporkan Macan Habonaron ke Kejari Pematangsiantar, pada April 2020, lalu. Perihal dirubahnya temuan BPK yang dialihkan ke Inspektorat.

Menurut Jansen, laporan pengaduan yang disampaikan ke Kejari Pematangsiantar, terkait temuan BPK adanya kerugian negara sekitar Rp11 M lebih, di PUPR Siantar yang dikomandoi Reinward.

"Bukan main - main loh, itu temuan BPK dan itu uang rakyat, kepentingan masyarakat,"ungkapnya.

Setelah laporan tersebut diterima, diduga ada "permainan" dan diselesaikan melalui APIP. Reinward pun mengembalikan kerugian negara sekitar 300 juta lebih.

Tentu saja, hal ini tidak masuk akal, BPK merupakan lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi.

Jadi APIP tidak bisa seenaknya menghitung karena APIP merupakan lembaga internal pemerintah. Atas dasar apa Reinward hanya mengembalikan Rp300 juta, kata Jansen.

Jansen mengharapkan, Kejari Pematangsiantar segera membentuk tim untuk menindaklanjuti laporannya tersebut.