Medan, hetanews.com - Dua pekan menjelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah, dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, yaitu Akhyar Nasution-Salman Alfarisi (Aman) yang didukung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Bobby Nasution-Aulia Rachman didukung PDI-P, Gerindra, PAN, PPP, PSI, Hanura, Golkar dan NasDem sedang sibuk-sibuknya berkampanye menjaring simpati untuk mendulang suara.  

Juru bicara Aman, Ahmady yang dikonfirmasi Kompas.com lewat sambungan telepon mengatakan, pihaknya lebih banyak melakukan gerakan rakyat bersama 300-an komunitas relawan yang anggotanya mulai puluhan sampai ratusan orang.

Selain itu, pihaknya juga rutin memenuhi undangan yang bejibun. Sampai-sampai tim pemenangan lebih banyak mengatur jadwal bertemu daripada membuat pertemuan.

"Dari subuh sampai malam. Contohnya Pak Akhyar itu, satu hari bisa bertemu dan tatap muka dengan 1.000 orang. Kita di sekber ini, tidak terlalu sibuk membuat rencana pertemuan, justru sibuk mengatur jadwalnya dia supaya tidak tabrakan. Gerakannya relawan semua yang menginisiasi, buat acara lalu undang Pak Akhyar dan Pak Salman, gerakannya lebih banyak gerakan arus bawah," kata Ahmady, Rabu (25/11/2020).

Soal foto buram di surat suara, Ahmady bilang, persoalannya belum selesai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan berjanji akan menyortir dan mengganti surat suara yang rusak dengan mencetak ulang.

Menurutnya, kesalahan ini tidak perlu terjadi kalau KPU menyepakati patokan spesimen yang disepakati kedua belah pihak dan sudah ditandatangani.

"Sore ini kita akan rapat, bagaimana tindaklanjutnya. Minimal sesuai dengan spesimen yang disepakati dan sesuai standar, itu aja," kata Ahmady.

Ahmady mengatakan, jika mengalami degradasi dari spesimen yang ditentukan, berarti ada masalah di percetakan. Pihaknya mengaku tidak tahu siapa yang bermain di situ.

"Tapi yang jelas ada kesalahan dan kita minta diperbaiki KPU. Jadi tidak usah beretorika ini begini, begitu. Yang jadi persoalan, kenapa foto paslon nomor dua bisa sesuai dengan spesimen yang disepakati," ucapnya.

Ditanya apakah buramnya foto paslon nomor urut satu di kertas suara akan mempengaruhi pilihan masyarakat. Ahmady mengatakan, soal mempengaruhi atau tidak belum ada survei dan riset yang pasti. Ini soal tampilan yang tidak sesuai kenyataan, akan menjadi pertanyaan banyak pihak.    

"Masa wajah Akhyar-Salman agak hitam dari fakta yang sebenarnya, itu kan aneh. Menjadi pertanyaan semua orang, gitu lho," kata Ahmady.

Soal tudingan kampanye di masjid yang kasusnya sudah dilaporkan ke polisi, Ahmady mengatakan, Salman sudah berulang menjelaskan bahwa dirinya selalu berada dari masjid ke masjid sejak sebelum kampanye. Bahkan sebelum menjadi anggota dewan. Saat kejadian, Salman diundang acara Maulid Nabi dan diminta memberikan ceramah. 

"Panitia bilang, ada pertanyaan dari warga soal pilkada. Ustaz Salman sudah menjelaskan dirinya tidak bisa menjawab karena bukan pada tempatnya. Pihak masjid menelepon kita juga mengatakan seperti itu. Kalau Bawaslu dan Gakkumdu melihat ada yang lain, ya terserah, kita serahkan saja ke proses hukumnya," tutur dia.

Pihaknya berharap Bawaslu Kota Medan dan Polrestabes Medan profesional menangani masalah ini. Jangan ada keberpihakan ke mana-mana.

Ahmady bilang, pihaknya selama ini tidak pernah mengadu-adukan pelanggaran yang dilakukan paslon nomor urut dua, semua laporan dilakukan Bawaslu. Sementara pasangan Aman banyak dilaporkan kelompok-kelompok pendukung paslon nomor urut dua.  

 "Silakan saja, tak ada masalah. Misalnya kepling yang diperiksa Bawaslu, itu inisiatif mereka, bukan pengaduan dari kita. Kita fokus membenahi sistem kampanye kita mendekati masyarakat, kita tidak peduli dengan kelompok nomor dua," tegasnya. 

Soal kans politik, dia bilang tidak hanya sekadar menang, tapi menang telak. Harapannya bisa di atas delapan persen sehingga kondisinya akan lebih normal.

Kalau tipis-tipis menangnya akan berisiko karena harus mengantisipasi kecurangan, makanya pendekatan ke masyarakat dan gerakan-gerakan ke relawan gencar dilakukan.

Relawan bekerja berdasarkan inisiatif sendiri dan mandiri, serba pas-pasan, sementara yang dilawan adalah orang yang punya modal kuat.

"Kita bangga dengan masyarakat arus bawah yang entah siapa-siapa mereka, cetak baju sendiri, cetak rompi sendiri, gerakan sendiri. Cuma datang ke kantor minta flyer dan brosur, itu aja. Ini perlawanan rakyat, karena kita melawan kekuasaan, ya kita lihat ajalah nanti," pungkas Ahmady.

Bobby-Aulia intensifkan kunjungan ke masyarakat

Ikrimah Hamidi, juru bicara Bobby-Aulia, yang juga diwawancarai Kompas.com melalui sambungan telepon mengatakan, pihaknya menginsentifkan kunjung ke masyarakat untuk melihat dan mendengar langsung keluhan mereka.

Teknisnya adalah melalui berbagai kegiatan, baik yang digagas para relawan atau yang diciptakan sendiri oleh tim pemenangan seperti konsolidasi ke simpul-simpul dan tokoh masyarakat lintas elemen di Kota Medan.

"Kita nggak mungkin lagi menjangkau detail-detail wilayah yang ada di semua Kota Medan, walau masyarakat menginginkan calon itu bisa bertemu langsung, sulit kita cover. Jaring-jaring tokoh masyarakat inilah yang ingin kita maksimalkan keberadaannya," katanya.

Untuk mengantisipasi kecurangan yang mungkin terjadi. Ikrimah mengakui, berdasarkan laporan Bawaslu Kota Medan, pihaknya paling banyak melakukan pelanggaran, terutama terkait penempatan APK dan spanduk yang berlebihan dan tidak pada tempatnya.

Namun, kata Ikrimah, pelanggaran ini tidak sebanding dengan pelanggaran yang paling banyak dilakukan paslon nomor urut satu, yaitu aktivitas di rumah-rumah ibadah, khususnya masjid.

"Kecurangan yang menurut kami adalah yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat Kota Medan, ini harus dihindari secara maksimal. Apa itu? Menggunakan rumah ibadah sebagai tempat berkampanye secara langsung," ucapnya.

Tidak ada gunanya membangun Kota Medan kalau masyarakatnya pecah akibat konflik bernuansa SARA, terutama agama akibat dari pilkada, merekatkannya kembali butuh waktu lama dan sulit.

Oleh karena itu, pihaknya meminta hal ini menjadi perhatian Bawaslu dan Panwaslu. Ia juga meminta masyarakat bekerja sama untuk melaporkan kalau ada paslon yang melakukan kampanye politik di rumah-rumah ibadah.

"Kami tidak ada melaporkan secara langsung ke Bawaslu atau Panwaslu, namun kami mendorong masyarakat untuk melakukan itu. Kebanyakan yang kami baca, dugaan pelanggaran di masjid," kata mantan anggota DPRD Sumut dari PKS ini.

Soal foto buram dan tudingan ada "permainan" dari KPU Kota Medan, Ikrimah menilai dugaan itu terlalu prematur tanpa kroscek terlebih dahulu. Pada akhirnya, KPU memberikan klarifikasi bahwa foto paslon nomor satu terlihat jelek itu bukan unsur kesengajaan.

Masing-masing Liaison Officer (LO) paslon di KPU Medan sudah mendaftarkan foto paslonnya masing-masing. Menurut dia, foto yang didaftarkan paslon 01 sifatnya natural, apa adanya saja, tidak ada pencerahan dan sebagainya.

Berbeda dengan yang paslon nomor dua yang menyunting fotonya karena mengetahui ketika dicetak hasilnya akan tampak lebih bagus. 

"Kami tidak menyalahkan KPUD untuk masalah ini, KPUD-lah yang melakukan klarifikasi. Ini yang saya lihat, ada pihak-pihak yang mau menggiring-giring bahwa ini ada permainan," ujar dia. Ikrimah yakin pasangan yang didukungnya, yakni nomor urut 02 akan menang dengan selisih suara 10 persen.

Namun ia mengakui masih ada 30 persen suara mengambang yang belum menentukan pilihan. Pihaknya masih bekerja keras untuk meraih suara semaksimal mungkin, khususnya dari kalangan milenial, anak-anak muda yang sampai saat ini belum menentukan pilihannya.

Ia berharap pilkada ini adalah pesta demokrasi dan dijadikan sebagai upaya memperbaiki Kota Medan, baik pembangunan infrastruktur maupun ekonominya.

"Jangan kita jadikan pesta demokrasi ini ajang pertempuran antar SARA, mari bangun dengan persahabatan dan cinta," kata Ikrimah mengakhiri pembicaraan.

Akhyar memilih diam

Usai debat publik putaran kedua pada Sabtu, 21 November 2020 malam, Akhyar Nasution tak meladeni pertanyaan wartawan soal dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan calon wakilnya, Salman Alfarisi.

Ketika pertanyaan yang sama dilontarkan ke Salman, dijawabnya dengan menyerahkan sepenuhnya kepada penyelenggara dan ia akan bersikap kooperatif.

"Kalau polisi ingin panggil saya, saya akan kooperatif. Saya tidak berkampanye dan sudah saya sampaikan semuanya di Bawaslu Medan," kata Salman.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Medan Payung Harahap mengatakan, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada Medan meneruskan kasus ini ke kepolisian untuk ditangani penyidik setelah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan kajian.

"Sejumlah pihak sudah diklarifikasi, hasil laporannya memenuhi unsur pidana menurut kajian kita," kata Payung pada Sabtu siangnya.

Payung menambahkan, setelah pihaknya yakin kasus ini memenuhi unsur pidana, maka dilimpahkan ke polisi agar pembuktian segera dilakukan. Sebab, sesuai aturan, pihaknya memiliki batas waktu dalam menangani perkara.

"Kita ada batas waktu untuk membuktikan, karena sudah diteruskan ke polisi, jadi kewenangan kepolisianlah," kata Payung.

Kapolrestabes Kota Medan Kombes Riko Sunarko yang ditanya Kompas.com terkait progres pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan Salman, malah meminta cek ke Bawaslu. 

Anggota Bawaslu Kota Medan M Taufiqurrohman Munthe yang juga dikonfirmasi lewat pesan singkat mengakui bahwa pihaknya yang melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Salman. Namun saat diminta mengirimkan nomor laporan, dia mengaku kurang mengetahuinya.

"Saya kurang tahu masalah berapa nomor LP-nya. Sebentar saya cek dulu," katanya.

Sampai berita ini ditulis belum ada lagi jawaban dari Taufiqurrohman.

Sumber: kompas.com