Siantar, hetanews.com - Guru Honorer di Kota Siantar pernah dihargai dengan upah Rp 165 Ribu per bulan. Penyebabnya tidak lain adalah perhatian Pemko Siantar terhadap Guru Honorer sampai saat ini masih minim.

Lundu Tamba, seorang Guru yang bergabung dalam sebuah perkumpulan Guru Honorer di Kota Siantar mengatakan, honorer yang paling merasakan getirnya kehidupan saat ini adalah Guru. 

“Dari seluruh honorer dilingkungan Pemko Siantar, yang dikebiri adalah guru honorer. Padahal faktanya guru honorer itu S1 dan penghargaannya hanya Rp 165 ribu. Sementara honorer tempat lain [Bukan Guru] sejahtera padahal tamatan kebanyakan tamatan SMA," ucap Lundu dihubungi Hetanews, Rabu (25/11/2020).

Ia menjelaskan, Guru honorer SK Walikota pernah diberi upah Rp 1 Juta namun menerima gaji tiap 3 bulan sekali. Sementara Guru honorer SK Kadis Pendidikan diberi upah Rp 800 ribu per bulan.

Lain lagi Guru honorer SK Kepsek upahnya hanya dari dana BOS dan tergantung jumlah siswa. Misalnya, kata Lundu,  jika jumlah siswa banyak bisa menerima upah Rp 550 Ribu.

Jika sebaliknya, seorang Guru Honorer akan menerima upah Rp 165 Ribu per bulan dan dibayar setiap dana bos cair.

“Guru honorer dan guru PNS punya tugas yang sama, tetapi sampai detik ini tidak ada perhatian khusus dari dinas pendidikan kota Siantar untuk guru honor,” ucap Lundu.

Selain upah dibawah UMR, kondisi Guru Honorer di Siantar banyak yang tidak terdata sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Lundu pendataan guru honorer juga sudah 5 kali dilaksanakan.

"Dari tahun 2015 hingga detik ini kita memperjuangkan BPJS Kesehatan kepada guru honorer. Faktanya seluruh honorer di instansi lain ditanggung APBD, kecuali guru honorer tidak ditanggung oleh APBD," jelas Lundu.

Raja Hasogi Timbul Panjaitan, selaku pemerhati pendidikan di Kota Siantar mendorong pemerintah untuk lebih mengoptimalkan kesejahteraan guru honorer.

Timbul menyayangkan, selama ini tanggungjawab guru honorer dan guru berstatus PNS sama, tetapi kesejahteraan mereka tidak sama.

"Apalagi di masa covid 19 para guru honorer sangat banyak membutuhkan uang dalam rangka meningkatkan stamina kesehatan saat melakukan belajar daring," katanya.

Mantan Guru yang pernah aktif dalam organisasi PGRI ini berharap agar Pemko Pematangsiantar meningkatkan pengawasan terhadap pengangkatan guru. Hal itu dinilai penting agar lebih mengutamakan kesejahteraan Guru dibanding perektrutan.

“Sudah 75 tahun kita merdeka, sudah cukuplah masa kami dulu guru makan beras catu karena sedikitnya gaji guru saat orde baru. Seharusnya harus banyak di masa-masa reformasi ini gaji guru," tutupnya.

Baca juga: Cerita Guru Honorer Gaji Berkurang Tetap Bersyukur