Jakarta, hetanews.com - Harapan anggota DPR dan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota agar tak perlu mundur jika maju di Pilkada pupus. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan tersebut dalam putusan perkara nomor 22/PUU-XVIII/2020 yang diajukan 4 pemohon.

Para pemohon yakni anggota DPR RI F-Demokrat, Anwar Hafid; Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat F-Demokrat, Arkadius Dt. Intan Bano; anggota DPRD Sumbar F-Demokrat, Darman Sahladi; dan seorang wiraswasta Mohammad Taufan Daeng Malino.

Mereka meminta Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada mengenai syarat anggota DPR/DPRD harus mundur apabila telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada dibatalkan. Berikut bunyi pasalnya:

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Waliota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.

Namun MK menolak permohonan tersebut dan menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada tetap sah dan konstitusional.

"Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK, Anwar Usman, saat membaca putusan di ruang sidang, Jakarta, Rabu (25/11).

Dalam pertimbangan putusan, hakim konstitusi, Saldi Isra, menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s yang digugat merupakan pelaksanaan putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015. Sehingga MK tidak bergeser dari sikap bahwa anggota DPR/DPRD harus mundur ketika ditetapkan sebagai paslon. Saldi juga meminta aturan tersebut tidak dipersoalkan kembali,

"Mahkamah perlu menyatakan sekaligus menegaskan kembali bahwa tidak relevan lagi mempersoalkan norma a quo. Selain itu, mahkamah tidak memiliki alasan mendasar untuk berubah atau bergeser dari pertimbangan dan pendapat hukum putusan-putusan MK sebelumnya. Oleh karena itu dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum," jelas Saldi dalam pertimbangan putusan.

Saldi menambahkan, permohonan para pemohon yang meminta agar anggota DPR/DPRD tidak dibedakan dengan kepala daerah dan menteri yang tak harus mundur ketika maju di Pilkada tidak beralasan menurut hukum.

Saldi menyatakan, meski anggota DPR/DPRD, kepala daerah, dan menteri merupakan jabatan politik, namun tugas dan tanggung jawabnya berbeda.

Saldi menyebut perbedaan anggota DPR/DPRD dan kepala daerah terletak pada tugas dan fungsinya. Anggota dewan memiliki fungsi pengawasan, sedangkan kepala daerah sebagai pelaksana.

"Sehingga ketika anggota DPR/DPRD terpilih yang secara pribadi kemudian memilih menjadi kepala daerah, maka secara sadar telah melepaskan amanah dan tanggung jawab sebagai anggota dewan untuk mencalonkan diri, yang berarti mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda," ucap Saldi.

Sementara perbedaan jabatan anggota DPR/DPRD dengan menteri terletak pada tanggung jawab kinerja.

"Artinya menggunakan rumpun dalil jabatan sebagai alasan sehingga anggota legislatif ketika ingin mencalonkan atau dicalonkan tidak perlu mundur menjadi tidak relevan. Apalagi jabatan menteri bukan jabatan politik yang harus bertanggung jawab ke pemilih atau konstituen sebagaimana jabatan anggota legislatif yang tidak boleh terputus karena hendak menggapai jabatan lain," kata Saldi.

sumber: kumparan.com