Simalungun, Hetanews.com - Para kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun 2020 dinilai kurang peduli terhadap kebutuhan masyarakat dalam pendampingan hukum.

Padahal masyarakat di Simalungun kerap kewalahan mendapatkan pendampingan hukum lantaran kurang mampu.

Hal demikian disampaikan Harfin G Siagian SH, selaku ketua LBH Perjuangan Keadilan. Harfin memberi penilaian itu pasca menyaksikan debat Paslon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun pada 14 November 2020.

Menurutnya, tidak ada satupun kandidat yang merencanakan program bantuan hukum dalam visi dan misi Paslon.

Sementara menurut dia banyak warga Simalungun yang tersandung kasus hukum namun tak punya biaya untuk pendampingan.

"Tidak ada satupun dari paslon yang memasukkan program bantuan hukum bagi warga Simalungun yang tidak mampu saat bermasalah dengan hukum," jelas Harfin kepada hetanews Rabu (25/11/2020) ditemui di PN Simalungun.

Baca juga: Dilarang Meliput Debat Calon Bupati, Wartawan: KPU Simalungun Tidak Netral

Ketua Pos Bantuan  Hukum (Posbakum) di PN Simalungun ini menjelaskan, dari pendampingan hukum oleh LBH Perjuangan Keadilan sejak 5 tahun terakhir, tidak sedikit warga Simalungun memerlukan bantuan hukum namun tak punya biaya. 

"Sepanjang 5 tahun terakhir banyak yang memerlukan bantuan hukum baik secara prodeo maupun probono," jelasnya. 

Mendorong Pemerintah

Didasari kondisi tersebut, LBH Perjuangan Keadilan mendorong pemerintah untuk hadir memberikan perhatian soal bantuan hukum. 

Disamping untuk meminimalisir kejahatan dengan cara memberikan penyuluhan hukum ke setiap Nagori hingga pelosok desa.  Sehingga masyarakat lebih sadar hukum dan paham tentang hukum.

Harfin mengusulkan, Bupati dan Wakil Bupati Simalungun yang terpilih nanti dapat memprioritaskan program tersebut melalui pembentukan Perda [Peraturan Daerah]. 

Sebagaimana hal itu diatur dalam pasal 19 UU RI No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

‘Melihat kondisi saat ini, banyak tindakan kriminal terjadi di pelosok desa. Seperti contoh kasus Bapak menyetubuhi anaknya sendiri, seorang kakek mencabuli cucu kandungnya. Tapi masyarakat  takut melaporkan, sehingga akan menimbulkan banyak korban,” ucap Harfin.

Baca juga: Anton Jawab Tudingan Gemapsi Tentang Mobilisasi ASN Dalam Mendukung Salah Satu Paslon