Siantar, Hetanews.com –APBD Kota Siantar 2021 mengalami defisit sebesar Rp 28.800.000.000. Hal itu diketahui setelah DPRD dan Pemko Siantar ketuk palu  penutupan rapat paripurna pembahasan RAPBD 2021, Selasa (23/11/2020)

Adapun rinciannya yakni:  Pendapatan daerah Rp. 887.919.840,742, belanja daerah Rp. 916.719.840,742 dan defisit  sebesar Rp 28.800.000.000.

Sementara pembiayaan daerah pada penerimaan Rp. 36.000.000.000 dan pengeluaran 7.200.000.000 tanpa sisa pembiayaan anggaran.

Saran dan kesimpulan

Berikut Rangkuman saran dan kesimpulan DPRD ke sejumlah Badan dan Dinas di Kota Siantar pada Tahun 2021 yang akan datang.

DPRD Kota Siantar menyarankan kepada BKD agar tidak melaksanakan assesment jabatan pratama Tinggi (JPT).

Pemerintah kota Siantar melalui DInas Sosial agar membuat rumah singgah bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Dinas Ketenagakerjaan agar menambah anggaran pelatihan kewirausahaan sebanyak 15 kelompok dan penggunaan jasa piskolog yang permanen.

Untuk dinas Parawisata kota Siantar agar menambah program-program parawisata menuju siantar kota destinasi.

DPRD kota Siantar menyarankan agar Sekretariat Daerah mengadakan anggaran untuk mengaudit independen kerja dan keuangan PD PAUS sebesar Rp 196 juta dan mengganti dirut PD PAUS.

Dinas Pendidikan Kota Siantar berencana melaksanakan regrouping sekolah dasar harus berdasarkan kajian yang mapan.

Untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DPRD menyarankan PAD dari RPH dapat tercapai sebesar Rp 450.000.000.

Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR lebih memprioritaskan Pembangunan di Daerah Rawan Banjir dan Daerah rawan.

Kepada Dinas Perhubungan agar menambah Anggaran Pemeliharaan Trafick Light dan Warning Up Light, mengingat pentingnya kegunaannya bagi kendaraan pengguna jalan raya 

Dalam hal ini Dinas Perhubungan harus  selalu memperhatikan/mengawasi kondisi Trafick Light /Warning Up Light yang rusak tersebut.

DPRD kota Siantar menyarankan agar Kepala BPBD dievaluasi.

Untuk Dinas Lingkungan Hidup, DPRD menyarankan agar Pemko Siantar agar menambah pengadaan Container Pengangkutan Sampah minimal 10 Unit dan pengadaan am roul. 

Hal tersebut diperlukan untuk memperlancar operasional pengangkutan sampah sehari-harinya.

Selanjutnya memaksimalkan pengelolaan sampah di TPA yang semakin membludak & hampir menutupi badan jalan raya di sekitar TPA apalagi di musim penghujan.

Sayangnya, laporan hasil rancangan peraturan daerah tentang APBD 2021 tidak ada membahas tentang Covid-19.

Baca juga: Dianggap Masih Penting Biaya Pemasangan Pipa Diungkit