HETANEWS.COM

JK Singgung 'Kekosongan Kepemimpinan' Saat Bahas HRS, KSP: Sangat Politis!

Jakarta, hetanews.com - Deputi IV Bidang Komunikasi, Politik, dan Diseminasi Informasi KSP Juri Ardiantoro mempertanyakan maksud dari pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terkait kosongnya kepemimpinan penyerap aspirasi yang disampaikan dalam acara webinar DPP PKS. Juri menilai pernyataan JK itu tidak relevan jika merujuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Ma'ruf Amin saat ini.

"Pertama, perlu diperjelas apa yang dimaksud kekosongan kepemimpinan aspiratif. Apakah presiden, dan wapres, atau DPR/MPR atau kepemimpinan pada institusi-institusi lain? Sebab, jika merujuk pada kepemimpinan Pak Jokowi-KH Maruf Amin, pernyataan Pak JK menjadi tidak relevan," ujar Juri saat dihubungi, Minggu (22/11/2020).

"Pak Jokowi itu sosok pemimpin yang lahir dari proses demokrasi, sehingga beliau sadar betul untuk memegang dan mewujudkan kepemimpinan yang terbuka dan aspiratif," sambungnya.

Selain itu, Juri menganggap pernyataan JK terlalu politis jika menghubungkan kosongnya kepemimpinan aspirasi dengan Habib Rizieq Syihab (HRS). Pernyataan itu dinilai bisa mendelegitimasi kepemimpinan Jokowi.

"Kedua, pernyataan Pak JK adalah pernyataan yang sangat politis.Kepemimpinan aspiratif yang dinisbatkan pada sosok HRS adalah pernyataan politik yang dapat diduga untuk mendelegitimasi kepemimpinan Pak Jokowi," ucapnya.

Dia juga menyebut pernyataan JK sejalan dengan yang selama ini digaungkan Habib Rizieq. "Ketiga, pernyataan Pak JK sebagai manuver politik searah dan sejalan dengan apa yang ditunjukkan HRS dan pendukung-pendukungnya. Sebab Gerakan HRS adalah jelas gerakan politik yang dibungkus dengan baju agama," katanya.

Seperti apa pernyataan JK saat bicara 'kekosongan kepemimpinan yang menyerap aspirasi' Simak selanjutnya>>>

Sebelumnya, dalam webinar yang diselenggarakan DPP PKS bertajuk 'Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat' pada Jumat (20/11) lalu JK menjadi pembicara dalam webinar itu. JK angkat bicara mengenai fenomena Habib Rizieq yang meluas sehingga melibatkan TNI-Polri.

"Kenapa masalah Habib Rizieq Syihab, begitu hebat permasalahannya sehingga polisi, tentara, turun tangan, sepertinya kita menghadapi sesuatu yang goncangnya yang ada. Kenapa itu terjadi, ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas," kata JK dalam webinar itu.

"Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang kharismatik katakanlah kharismatik, begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif maka orang mendukungnya. Ini suatu menjadi, suatu masalah, Habib Rizieq itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita," tambah JK.

JK juga bicara pandangannya terkait kenapa banyak masyarakat lebih percaya ke Habib Rizieq ketimbang partai Islam untuk menyuarakan aspirasinya. Menurutnya hal itu dikarenakan kekosongan sistem demokrasi dalam ideologi Islam.

"Kenapa ratusan ribu orang itu, begitu, kenapa dia tidak percayai DPR untuk berbicara. Kenapa tidak lebih percaya partai-partai terkhusus partai Islam untuk mewakili masyarakat itu. Kenapa masyarakat memilih Habib Rizieq untuk menyuarakan ya punya aspirasi. Itu pertanyaanya yang sangat penting untuk kita evaluasi, jangka waktu khususnya PKS dan partai Islam lainnya, bahwa ada kekosongan sistem atau cara kita berdemokrasi, khususnya dalam ideologi keislaman yang kemudian diisi oleh Habib Rizieq, sehingga kita takut bahwa ini nanti demokrasi kembalikan demokrasi yang katakanlah sistem demo macam-macam, dan juga tentu merusak sistem kita semua," tutur JK.

Menurut JK, Indonesia perlu mengevaluasi sistem demokrasi. Indonesia, kata JK, harus lebih banyak belajar tentang demokrasi.

"Inilah suatu sistem evaluasi yang kita harus berikan, kita harus pelajari, bahwa kita bicara tentang kegagalan demokrasi zamannya kita pimpin, kegagalan demokrasi dalam demokrasi pancasila, sehingga kembali menjadi miliform itu juga bisa sampai masalah ekonomi. Juga masalah proses yang harus kita perbaiki, sehingga jangan kita kembali lagi ke demokrasi jalanan. Jadi partisipasi masyarakat itu bukan mendukung apa yang dipilihnya. Tapi memilih jalannya sendiri menjadi demokrasi jalanan lagi, seperti yang terjadi pada reformasi ataupun pada tahun 65 66, ini bisa kembali terjadi apabila wakil-wakil yang dipilihnya tidak memperhatikan aspirasi seperti itu. Karena memang mungkin yang dipilihnya itu tidak dipilih secara langsung demokrasi TPS, tapi bukan orang yang tepat karena tidak mempunyai sesuatu kelebihan-kelebihan material sehingga terjadilah seperti ini," pungkasnya.

Sumber: detik.com

Editor: Suci Damanik.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan