Siantar, Hetanews.com - Tatanan pada perangkat organisasi di Pemerintahan Kota Siantar belakangan ini menjadi sorotan. Pasalnya terdapat 11 Pejabat Eselon II menjabat Plt, 51 orang PPPK belum menerima SK dan  jabatan Pj Sekda yang akan berakhir, 

Plt Badan Kepegawaian Daerah [BKD], Herianto Siddik mengatakan dari 13 Pejabat Eselon II diantaranya 11 menduduki jabatan Plt, 1 Pj Sekda dan 1 kekosongan jabatan Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan.

"Total ada 13, yaitu 11 Plt, 1 Pj Sekda, dan 1 lagi jabatan staf ahli kemasyarakatan tidak ada Plt-nya," kata Siddik kepada Hetanews melalui pesan tertulis, Kamis (19/11/2020).

Caption

Ke 11 Jabatan Tinggi Pratama atau Eselon II yang dijabat  Plt  antara lain, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bappeda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Sekretaris DPRD.

Kemudian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, serta Asisten I Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat.

Baca juga: Tak Lagi Jabat Pj Sekda, Kusdianto: Pergantian Hal Biasa dalam Pemerintahan

Jabatan yang pejabatnya berstatus Pj adalah jabatan Sekda dan  jabatan eselon II yang kosong adalah Staf Ahli Pembangunan.

Sementara itu, kata Herianto, penugasan Pj Sekda selama 3 bulan sesuai dengan SK Gubernur Sumut No: 800/23187/BKD/2020 tentang Perpanjangan Pj Sekda Basarin Yunus Tanjung. Masa jabatan Basarin berakhir 28 November 2020 mendatang.

“Penjabat Sekda [Pj] yang ditunjuk Gubernur menjabat dalam waktu tiga bulan, maka berakhirnya di tanggal 28 November 2020 mendatang," terang Herianto.

Sementara untuk status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK berjumlah 51 orang terdiri dari 33 Guru dan 18 penyuluh pertanian.

"Mereka semua sedang menunggu proses SK Formasi Menpan. Jadi prosesnya yaitu Surat Formasi Menpan lalu Juknis Proses Penetapan NIP lalu Pemberkasan untuk Proses Penetapan NIP kemudian setelah NIP keluar baru bisa menerima SK PPPK," katanya

51 PPPK tersebut kata Heri, sebanyak 33 orang sedang bekerja di Dinas Pendidikan dan 18 lainnya bekerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Baca juga: Ini Prioritas Kerja Pj Sekda Basarin Tanjung Di Pematangsiantar