Simalungun, Hetanews.com - Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun atau Gemapsi menuding Bupati Simalungun, JR Saragih, menggunakan politik dinasti memanfaatkan jaringan birokrat, ASN hingga perangkat desa untuk memenangkan Paslon Anton-Rospita.

Berdasarkan bukti bukti yang dirasa cukup, tudingan tersebut dilaporkan ke Mendagri, KASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian di Jakarta oleh Gemapsi.

Dalam laporan Gemapsi, ada tiga nama pejabat Pemkab Simalungun yang dilaporkan. Andreas Mixnon Simamora selaku Sekda, Elfiani Sitepu selaku Kadis Pendidikan dan Andi S Pasaribu selaku Camat Gunung Malela.

“Kami sudah laporkan beberapa ASN di simalungun termasuk sekda Mixnon Andreas Simamora ke KASN dan Mendagri,” kata Ketua Gemapsi Anthony Damanik kepada Hetanews, Selasa (17/11/2020) malam.

Baca juga: Oknum Camat Foto Bersama Warga Yang Mendukung Paslon No 4

Politik Dinasti oleh Bupati Simalungun JR Saragih, sebut Anthony, terbaca melalui dugaan keterlibatan ASN hingga perangkat Nagori yang mereka laporkan. Gemapsi menuding Bupati dua periode itu ikut campur tangan pemenangan Paslon Anton-Rospita.

“Indikasinya seperti itu, karena jelas paslon No 4 [Anton Saragih] itukan abang kandung dari JR saragih,” sebut Anthony melalui pesan tertulis.

Masih kata Anthony, Gemapsi berharap segera diberi sangsi tegas hingga pemecatan bagi para ASN yang terlibat memberi dukungan terhadap salah satu Paslon Bupati.

Baca juga: Politik Dinasti Berpotensi Gunakan Jaringan Birokrasi

Politik dinasti

Selain Gemapsi, Gerakan Selamatkan Simalungun atau GSS juga menyuarakan tolak politik dinasti. GSS mengkritik Bupati JR saragih di akhir masa jabatannya.

Saat berunjuk rasa di halaman perkantoran DPRD Simalungun, Senin (16/11) kemarin, GSS menyampaikan kekecewaan atas kinerja JR Saragih sebagai Bupati Simalungun.

Pasalnya terhitung dua periode atau 10 tahun, hasil kinerja orang nomor satu di Tanoh Habonaron Do Bona itu dinilai tidak membuahkan hasil.

Infrastruktur hingga pengelolaan keuangan daerah, serta kebijakan kepemimpinan yang diambil sama sekali tidak pro rakyat.

Baca juga: Bawaslu Telusuri Dugaan Foto Oknum Camat Berkampanye

GSS menyuarakan agar hal serupa tidak terulang, dan menyuarakan Tolak Politik Dinasti pada Pilkada Simalungun 2020 yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang.

GSS juga mendesak DPRD Simalungun untuk menggunakan hak legislatif, untuk mengungkit keabsahan ijazah  JR Saragih, laporan keuangan daerah selama dua tahun terakhir hingga pengelolaan anggaran penanggulangan Covid 19.

“Polri, Kejati dan KPK segera mengusut tuntas dugaan korupsi di Simalungun. Terkait mark up pengadaan kantor dan rumah dinas Bupati Tahun 2011 dengan perkiraan kerugian Rp 30 Miliar dan dana Covid 19 tahun 2020,” pungkas Orator GSS.

Hingga berita ini diturunkan, Hetanews masih berupaya mengkonfirmasi Bupati Simalungun JR Saragih terkait tudingan Gemapsi serta ASN yang dilaporkan dan Paslon Anton Rospita. 

Baca juga: Warga Demo Tolak Dinasti Politik Di Simalungun