Simalungun, hetanews.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun, Gloria Sinuhaji SH MH, dalam keterangan persnya, Selasa (17/11/2020), di ruang kerjanya, membenarkan jika berkas perkara Pangulu Dolok Ulu, SJ (46), telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, di PN Medan dan sudah tahap persidangan.

"Agenda persidangan yang digelar setiap hari Kamis, masih mendengarkan keterangan saksi-saksi,"kata Gloria, di dampingi Kasi Intel, Ratno TH Pasaribu dan Kasi Pidum, Irvan Maulana SH.

Tim jaksa yang menyidangkan perkara tersebut, antara lain, Hiras Affandi Silaban SH MH, Juna Karo Karo SH dan H Ronald MP SH.

Pasal yang disangkakan kepada SJ, yakni, pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SJ, selaku pangulu telah menerima Dana Desa Tahun 2016, senilai Rp.600.265.579, melalui rekening Nagori Dolok Ulu.

Lalu dicairkan SJ dalam 2 tahapan. Dana tersebut telah disalahgunakan terdakwa SJ yang bertentangan dengan Permendagri No 113/2014 tentang pengelolaan Dana Desa dan Perbup Simalungun No.6/2016.

Kegiatan yang dilakukan, yaitu pelatihan masak - masak, keterampilan salon/kecantikan dan kurus menjahit.

Terdakwa membuat seluruh dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana desa Nagori Dolok Ulu Tahun 2016, dan untuk tandatangan TPK dan bendahara adalah atas perintah terdakwa, selaku pangulu.

Terdakwa juga mengakui, membuat kwitansi pembelian sendiri yang dipalsukan. Juga membuat stempel toko yang palsu, seolah - olah benar dari toko tempat belanja barang.

 Berdasarkan laporan ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Desa Nagori Dolok Ulu, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Tahun Anggaran 2016, Nomor: 730/34/LHP/3.3/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang menyatakan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa tahun 2016, terdakwa SJ, selaku Pejabat Pangulu Dolok Ulu tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tahun 2016, sebesar Rp. 174.648.068.-yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam perkara ini, terdakwa SJ berstatus tidak ditahan, sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga proses persidangan.

SJ disebut sebut telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.25 juta.

Perkara ini mulai ditangani Kejari Simalungun, sejak tahun 2017.

Dan dengan proses panjang, akhirnya perkara ini akhirnya dapat disidangkan, pada awal Oktober 2020.

Sidang pertama pembacaan surat dakwaan, di PN Tipikor Medan, pada Kamis (8/10/2020), lalu, kata Kasi Pidsus, A. Siagian.