Jakarta, hetanews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa program-program bantuan sosial (bansos) pemerintah seperti BLT, subsidi gaji hingga kartu prakerja belum tersalurkan tepat sasaran.

Seperti diketahui untuk mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah menggelontorkan berbagai program bantuan. Seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, program Jaminan Pengaman Sosial Bansos Rp 600 ribu, program subsidi gaji untuk pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta, Banpres Produktif untuk UMKM senilai Rp 2,4 juta, subsidi pulsa untuk murid dan guru serta program kartu prakerja.

“Program-program itu ada sejumlah kelemahan,” ujar Anggota III BPK Achsanul Qosasi dalam Webinar Efektivitas Program PEN Sebagai Respons Penanganan Dampak Pandemi COVID-19, Senin (16/11).

Misalnya untuk program kartu prakerja, Achsanul mengatakan program ini mengandung sejumlah polemik. Bahkan BPK telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga KPK untuk melakukan evaluasi.

“Karena hingga saat ini yang dilakukan belum sesuai standar. Masih menimbulkan polemik yaitu berpotensi menimbulkan pemborosan pada keuangan negara,” ujarnya.

Selain itu, untuk bantuan langsung tunai, Achsanul juga mengatakan program ini cenderung salah sasaran. Sebab daftar penerima bantuan diambil dari database lama. Pemerintah mengambil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Sayangnya data tersebut merupakan data 2014.

“Sudah lima tahun tentunya sudah ada perubahan. Ada yang sudah pindah, sudah meninggal. Kecenderungan salah sasaran itu tinggi,” ujarnya.

Termasuk juga bantuan bagi UMKM yang disalurkan melalui Kementerian Koperasi dan UKM. “Saya sempat diskusi dengan BPKP dari 16 juta UMKM salah sasarannya cukup banyak. Sehingga BPKP meminta dan berdiskusi, kita undang ke BPK agar ini tepat sasaran,” ujarnya.

Selain itu menurut Achsanul program-program tersebut kebanyakan disalurkan dengan mekanisme perbankan. Padahal inklusi atau pengetahuan masyarakat soal perbankan masih rendah.

Pada akhirnya masyarakat kesulitan atau bahkan tidak bisa mengakses bantuan yang diberikan pemerintah. Bahkan dalam kondisi pandemi saat ini, Achsanul mengatakan aturan-aturan perkreditan perbankan juga masih sangat rumit dan belum ada perubahan

“Hal-hal begini yang sulit bagi rakyat untuk mengakses,” tutupnya.

sumber: kumparan.com