Simalungun, hetanews.com - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Simalungun, Bona Uli Rajagukguk, mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut keberadaan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun yang belum jelas.

Hal itu disampaikan Bona Uli, di dampingi anggota Fraksi Gerindra, Erwin Parulian Saragih, Senin (16/11/2020).

Padahal, kata Bona Uli, pengelolaan aset tetap Pemkab Simalungun, dibina oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun.

“Selalu menjadi catatan audit BPK RI, dan menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Simalungun, tidak pernah diganjar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah masalah penatausahaan aset tetap. Pemkab Simalungun. Selalu dinyatakan dalam penataan dibina KPK dan Kejari Simalungun. Namun faktanya tidak berbanding lurus,” katanya.

Ditambahkannya, desakan pembentukan pansus tersebut, sudah pernah diungkapkan Fraksi Gerindra, di rapat paripurna DPRD, tentang Pendapat Fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2019, di Pematang Raya, Kamis (3/9/2020) lalu.

Menurut Fraksi Gerindra, hingga akhir TA 2019, masih ada aset tetap yang tidak tercatat dalam (dikecualikan dari) nilai total aset tetap yang besarnya Rp2.946 triliun lebih. Karena tidak tersedia data dan informasi pada OPD-OPD terkait. Tidak kurang dari Rp328 miliar lebih atau 11,14 persen, tegasnya.

Dari total aset tetap tersebut, berstatus tidak jelas dan setidaknya 8,48 persen di Dinas Pendidikan (Disdik) Simalungun.

Bahkan dimohonkan Pengajuan Kembali (PK) oleh Pemkab Simalungun, terkait sengketa kepemilikan lahan seluas 70.315 meter per segi, senilai Rp13,86 miliar.

Di atas lahan dididirikan rumah dinas atau kantor bupati telah ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 758.PK/Pdt/2018 tertanggal 29 Oktober 2018. Sehingga objek sengketa itu terancam dieksekusi.

Hal itu menunjukan, hingga saat ini Pemkab Simalungun tidak sungguh-sungguh melakukan penatausahaan aset tetap.

Bukan saja terhadap aset tidak bergerak, melainkan juga aset bergerak. Seperti kendaraan yang tidak jelas datanya, tutupnya.