Asal mau pemilihan kepala daerah (Pilkada), isu money politic selalu muncul ke pemermukaan. 

Harusnya masalah politik uang ini sudah final dan tak perlu dibesar-besarkan, apalagi jadi perdebatan yang menguras energi.

Emangnya gak bosan bahas money politic yang ujung-ujungnya susah dibuktikan?  

Lagian, kan sudah ada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Biarkan aja mereka kerja dan kalau memang gak becus, mari kita ingatkan.

Dan kalau gak mampan, kan ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang selalu siap menerima laporan masyarakat.

Mohon maaf sekali lagi, isu politik uang di setiap Pilkada seakan hanya cuap – cuap karena sangat jarang ada pembuktian kepada masyarakat.

Biar lebih seru, maunya pake Operasi Tangkap Tangan (OTT) lah, biar publik juga puas dan juga dibarengi sanksi yang tegas kepada calon kepala daerah dari pihak Penyelenggara Pemilu. Atau kalau ada unsur pidanya, silahkan dimainkan juga, gitu baru ok.

Lagian, jujur donk, apa ada orang yang menolak uang, apalagi di masa pandemi Covid - 19? Dan kalau masyarakat dikasih uang sama tim sukses para calon kepala daerah, apa mungkin ngaku?

Di zaman serba instan dan transaksional begini, masih bicara yang ideal? Bukan berarti kita apatis atau spesimes terhadap yang namanya perubahan ya!

Kurang capek apa KPU sama Bawaslu mengkampanyekan stop politik uang, hasilnya gimana?

Nah, paling jitu menghilangkan politik uang di masyarakat hanya satu solusinya.

Yaitu pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada para DPRD atau wakil rakyat.

Pertanyaannya, siap gak kalau pak dewan yang memilih Gubernur, Bupati atau Wali Kota?

Pasti masyarakat tidak terima dan tidak mau hanya jadi penonton…hehe…

Begitupun, yuuuk…silahkan intai para pemain politik uang, dan perkuat buktinya agar hasil Pilkada benar – benar berkualitas!!!...

Horas…menuju Pilkada 2020 berintegritas, 9 Desember 2020!!!..