Jakarta, hetanews.com - Pemerintah tengah menyusun berbagai aturan turunan omnibus law UU Cipta Kerja. Aturan turunan tersebut berupa 4 Perpres (Peraturan Presiden) dan 40 PP (Peraturan Pemerintah). Dalam UU Cipta Kerja dinyatakan, semua aturan turunan tersebut harus rampung dalam waktu 3 bulan, sejak UU Cipta Kerja disahkan.

Sebelumnya Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani, menyatakan siap menerima masukan masyarakat dalam penyusunan aturan turunan UU Cipta Kerja tersebut. Hal ini untuk mencegah penentangan yang marak terjadi, seperti saat UU Cipta Kerja disahkan, karena masyarakat merasa kurang diberi sosialisasi.

Untuk menggencarkan sosialisasi dan menampung masukan dari masyarakat, Kemenko Perekonomian pun membuat laman khusus yakni uu-ciptakerja.go.id. Di laman tersebut, semua rancangan Perpres dan PP akan diunggah sehingga bisa diketahui masyarakat.

Berbagai masukan pun, bisa disampaikan secara online dengan cara sebagai berikut:

Fitur untuk menyampaikan masukan penyusunan aturan turun UU Cipta Kerja

  • Masuk ke laman https://uu-ciptakerja.go.id

  • Klik rancangan Perpres atau rancangan PP yang ingin diketahui

  • Pada bagian bawah setiap rancangan aturan tersebut, terdapat fitur untuk mengetikkan masukan

  • Fitur tersebut juga dilengkapi link jika masyarakat ingin melampirkan dokumen sebagai pelengkap masukan

Menko Perekonomian juga memberi kesempatan masyarakat dari berbagai kalangan untuk menyampaikan masukan secara langsung, untuk penyusunan aturan turunan omnibus law UU Cipta Kerja ini. Yakni di perkantoran Kantor Pos Besar Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1 kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

sumber: kumparan.com