Siantar, Hetanews.com - Kejaksaan Negeri menepis tudingan Jansen Napitu yang menyebut Kejaksaan kongkalikong muluskan proyek bermasalah di Dinas PUPR Siantar.

Kejari Siantar melalui Kasi Intel  Bas Faomasi Jaya Laia memastikan segala bentuk laporan masyarakat akan ditindak lanjuti. 

Termasuk laporan dugaan korupsi pekerjaan proyek yang diduga asal asalan di Dinas PUPR yang dilaporkan Jansen Napitu dari LSM Macan Habonaron.

"Kami tidak ada melindungi atau mengamankan Dinas PUPR atau Dinas lainnya karena semua dioptimalkan dalam penegakan hukum. Semua laporan yang masuk akan ditindaklanjuti," terang Bas kepada Hetanews ditemui di ruangan kerjanya, Kamis (12/11/2020).

Ilustrasi

Bas menerangkan saat ini pihaknya sedang melakukan  puldata dan pulbaket (pengumpulan data, pengumpulan bahan keterangan) atas laporan tersebut.

Pihaknya  juga telah melakukan  pemanggilan terhadap PPK pada masing masing kegiatan proyek dan Direktur dari perusahaan yang melaksanakan proyek.

"Setiap laporan pengaduan masyarakat yang diserahkan dan diterima oleh Kejari Pematangsiantar, maka akan ditindak lanjuti,"ucapnya.

Sebagaimana diketahui, proyek Dinas PUPR dari DAU TA 2019 dilaporkan LSM Macan Habonaron.

Dua proyek tersebut antara lain pekerjaan drainase di Jalan Jawa simpang Jalan Maluku dengan Pagu Rp 1,5 Milyar  dan pekerjaan di Jalan Wahidin dengan Pagu Rl 1,6 Milyar pada akhir Desember 2019.

Sementara itu, Jansen Napitu juga meragukan kenetralan Inspektorat dalam melakukan pengawasan tidak dapat dipercaya.

Menurutnya, proses hukum dikesampingkan dan lebih mengutamakan administrasi daripada kerugian Negara.

Napitu juga berharap Kejari Siantar dapat membuktikan isu yang pernah merebak terkait Kejari melindungi Dinas PUPR semasa kepemimpinan Reinward Simanjuntak.

Baca sebelumnya: Kejari Siantar Diduga Amankan Dinas PUPR Terkait Sejumlah Proyek 'Bermasalah'