Jakarta, hetanews.com - Massa buruh kembali berunjuk rasa. Tuntutan mereka soal pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Selain mendaftarkan tuntutan di Mahkamah Agung untuk Judicial Review, buruh juga akan mendesak DPR untuk membatalkan UU tersebut melalui Legislatif Review.

Desakan itu akan disampaikan oleh kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melalui demonstrasi di gedung DPR. Rencananya unjuk rasa akan digelar pada Senin pukul 10.30 WIB, Senin (9/11).

"Menuntut dibatalkannya UU Cipta Kerja melalui mekanisme legislatif review dan kenaikan upah minimum 2021," tulis Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono dalam keterangannya, Senin (9/11).

Kahar mengestimasikan massa buruh yang akan hadir sebanyak 1.000 orang. Mereka merupakan buruh yang bekerja di Jabodetabek.

Buruh Kembali Demo ke DPR soal Omnibus Law (1)
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melakukan orasi saat unjuk rasa buruh di depan kawasan Patung Arjunawiwaha atau Patung Kuda, Jakarta, Senin (2/11).

Sebelumnya buruh menggelar demo di kawasan Parung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (2/11). Saat itu mereka menuntut agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan mereka untuk membatalkan Omnibus Law.

Presiden KSPI Said Iqbal dalam saat itu menyampaikan jika tuntutan buruh tidak dikabulkan, maka akan ada mogok nasional.

"Bilamana pemerintah tidak menaikkan upah minimum dan tidak membatalkan Omnibus Law, saya ingin menyampaikan dengan sekerasnya kepada yang hadir dan mungkin melalui siaran langsung socmed atau media lain saya serukan mogok kerja nasional akan kita lakukan di seluruh Indonesia," kata Said Iqbal.

UU Cipta Kerja telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada pada Senin (2/11), dan diundangkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020. Salinannya juga telah diunggah oleh pemerintah lewat Setneg.go.id.

Sumber: kumparan.com