Catatan Redaksi

Hetanews.com- Peraturan Daerah (Perda) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dikenal dengan Perda CSR belakangan ini menjadi semarak dan terus dibuat oleh beberapa Provinsi, kabupaten/Kota. Termasuk kota Pematangsiantar yang kita cintai ini.

Dalam catatan PIRAC (Public Interest Research Advocacy Center) mencatat bahwa sudah ada 90 Perda CSR yang sudah disahkan tersebar di 15 Provinsi, 59 Kabupaten dan 16 Kota. Jumlah Perda CSR tersebut akan terus bertambah karena 35 daerah lainnya sedang menyelesaikan pembahasan Ranperda CSR (www.kbknews, 2016).

Dari berbagai daerah yang telah menerapkan perda, redaksi menangkap ada sesat pikir tentang pemaknaan dari CSR (Coorporate Social Responsibility) itu sendiri. CSR seyogyanya merupakan konsep serta tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai rasa tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat serta lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berdiri.

Adapun manfaat CSR yang redaksi ingat ketika diajarkan pada salah satu mata kuliah dahulu  adalah pertama, meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Manfaat CSR yang kedua, adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Manfaat CSR yang ketiga, meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum.

UU tentang CSR disebutkan ada patokan besaran dana CSR yang harus diberikan perusahaan, yakni 2%, 2,5%, atau 3% dari keuntungan perusahaan setiap tahun.

Dari uraian redaksi diatas, terlihat jelas apa dan bagaimana CSR itu diperuntukkan. Lalu menjadi diskursus menarik kemudian, ketika Kota Pematangsiantar ingin mengikuti jejak daerah lain untuk menghadirkan Ranperda CSR. Dasar logika apa yang ingin dibangun? Apakah mensejahterakan masyarakat sekitar dan memelihara lingkungan, atau meraup pendapatan alternatif daerah?

Redaksi khawatir, tujuan ranperda bukan untuk menguatkan pelaksanaan CSR ditengah masyarakat, tetapi malah menjadikan CSR sebagai dana alternatif pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mengarahkan program CSR perusahaan untuk mendanai program-program daerah, khususnya pembangunan infrastruktur. Pelajaran ini bisa kita petik dari daerah lain yang lebih dahulu menerapkan perda CSR untuk menyokong pembangunan diluar dana APBD.

Hal ini selain tidak berdampak positif bagi praktik CSR, juga berpotensi menciptakan ekonomi biaya tinggi dan menghambat iklim investasi di daerah serta ketidaksesuaian isi perda dengan peraturan perundang-undang yang dijadikan acuan.

Redaksi berharap ini menjadi catatan wajib yang perlu diperhatikan para stakeholder kota Pematangsiantar saat akan merumuskan Ranperda CSR tersebut.

Baca juga: DPRD Rancang Perda CSR Dan Bentuk Forum