Simalungun, Hetanews.com - DPRD Kabupaten Simalungun menggelar rapat pasca penerbitan delapan Pergub yang disinyalir tanpa sepengetahuan DPRD.

Dalam rapat juga dibahas tentang pengawasan dana covid-19. DPRD Simalungun berpendapat bahwa sekalipun mereka tidak dilibatkan dalam pengelolaan akan tetapi dalam pengawasan termasuk soal penggelontoran dan penggunaan dana (dana covid-red), DPRD Simalungun tetap harus melakukan fungsi kontrol dan pengawasannya. 

Ketua Komisi IV, Binton Tindaon, S.pd dalam kesempatan itu juga menyayangkan komunikasi politik yang buruk antara eksekutif dengan mereka legislatif.

"Menurut laporan pada saat rapat tercatat ada dana sebesar Rp 241 Milyar lebih kurang. Untuk pengalokasiannya saya sudah tau kemana," paparnya. 

Namun beliau menambahkan, seharusnya mereka (DPRD-red) diberitahukan sebelum atau ditengah-tengah pelaksanaannya, bukan setelah dilakukan atau sudah rampung dilaksanakan, pungkasnya.