Siantar, Hetanews.com - Peletakan batu pertama revitalisasi kios Pasar Hongkong menuai protes dari pedagang. DPRD Siantar meminta supaya tidak ada kegaduhan menjelang Pilkada Pematangsiantar 9 Desember 2020.

Peletakan batu pertama revitalisasi berlangsung Senin 2 November 2020 di Pasar Hongkong Jalan Diponegoro. Sebagaimana diketahui revitalisasi pasar direncanakan mulai 2019.

Pada saat peletakan batu pertama, pedagang Pasar Hongkong mengecam ukuran kios yang tidak sesuai kesepakatan awal hingga kecurigaan pembangunan tidak mengantongi IMB. 

Baca juga: PDPAUS Kelola Pasar Hongkong, Ini Besaran Tarif yang Disosialisasi Ke Pedagang

Seorang pedagang, Daulat Panggabean mengaku sempat ribut terkait berbelit-belitnya penjelasan pihak PD PAUS. 

“Sebelumnya kios berukuran 2,3m x 3m berbiaya Rp 20 Juta dengan kontrak 10 tahun. Tapi setelah dilakukan peletakan batu pertama malah berukuran 1,3 kali 3 meter tanpa memberitahukan nilai kontrak,” ucapnya kepada Hetanews Senin (2/11/2020).

Kepada Hetanews, Divisi Humas dan Legal PD PAUS Anwar Sinaga menuding Daulat memaksa PD PAUS agar mendapat 2 kios dengan uang DP 15 juta. 

Ia menjelaskan bahwa pembangunan kios berukuran 1,5 Meter x 3 Meter berbiaya 20 juta per kios.

Menurut Anwar, biaya kontrak pembangunan kios biasanya berkisar 5 tahun dan selebihnya digunakan untuk biaya penambah pembangunan .

Baca juga: Dua Perusahaan Merugi Perlu Evaluasi Jadi Perumda

"IMB sudah kami urus, tetapi saat ini kita lakukan pemetaan dulu, karena bisa berubah-berubah, itulah psikologi pasar," pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi II Ferry SP Sinamo meminta agar PD PAUS tidak membuat kebijakan yang  menimbulkan kegaduhan kepada pedagang.

" Kalaupun tidak bisa menguntungkan masyarakat minimal jangan mengganggu dulu di pasar Hongkong. Apalagi sebentar lagi menjelang pemilihan kepala daerah di kota Siantar," kata Ferry dihubungi Hetanews, Rabu (4/11/2020).

Ferry juga menyebut PD PAUS sejauh ini belum memberi kontribusi ke kas daerah [PAD]. Malah perusahaan tersebut rugi hingga Rp 30 miliar.

Baca juga: Benhart: Spanduk ‘Bubarkan PDPAUS’ Dipolitisasi