Siantar, hetanews.com - Wakil Walikota Pematangsiantar Togar Sitorus mengimbau ASN di lingkungan Pemko harus netral dalam Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Hal itu diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pilkada, UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS.

"Peraturan yang dibuat oleh KPU itu harus diikuti oleh ASN yang ada di kota Pematangsiantar, karena ada sanksi yang akan mereka terima kalau melanggar," kata Togar ditemui di kantornya Selasa (3/11/2020).

Kepala BKD Kota Pematangsiantar Herianto Sidik menambahkan, ASN dilarang erlibat sebagai simpatisan atau pendukung salah satu kubu Paslon maupun kolom kosong di Pilkada.

"Kita harus kawal Pilkada Siantar sampai tuntas agar aman, lancar dan sukses," Ujar Herianto saat ditemui di Balaikota Jalan Merdeka Kota Pematangsiantar.

Herianto juga mengatakan sejauh ini belum ada laporan ASN yang yang terlibat mendukung paslon.

"Kalau memang ada pelanggarannya, itu harus ada bukti kita lakukan pemeriksaan. Nanti disitu baru di tentukan hukuman disiplin tingkat apa yang ditentukan, mulai dari ringan sedang bahkan bisa jadi berat," tutupnya.