HETANEWS.COM

Pemerintah Perlu Subsidi Harga Vaksin Berbayar saat Corona

Harga vaksin mandiri perlu mendapat subsidi oleh pemerintah agar terjangkau di tengah melemahnya daya beli masyarakat

Jakarta, hetanews.com - Pemerintah sudah menetapkan PT Bio Farma (Persero) sebagai pelaksana distribusi vaksin virus corona (covid-19) berbayar kepada masyarakat secara mandiri. Namun, sampai saat ini belum ada penetapan berapa harga vaksin mandiri yang berlaku di masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar jajaran menteri bisa menghitung rinci harga vaksin mandiri dan memberikan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Ia menekankan semua pos biaya harus diperhitungkan dengan cermat.

"Sejak awal saya minta harganya terjangkau," ucap Jokowi, Senin (26/10).

Rencananya, distribusi vaksin akan diberikan ke sekitar 102 juta orang dengan skala prioritas, di mana ada yang ditanggung APBN dan tidak. Menteri BUMN Erick Thohir sempat bilang harga vaksin berada di rentang US$5 sampai US$20 per dosis atau sekitar Rp73.500 hingga Rp294 ribu per dosis.

Mantan ketua tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf itu bilang harga yang muncul saat ini berdasarkan biaya penemuan vaksin, kapasitas produksi, dan lainnya. "Kalau dibilang (harga beda) karena kualitas? Tidak juga, karena semuanya (kualitas) bagus karena sudah uji klinis ketiga," ujar Erick.

Pemerintah pun bakal melengkapi distribusi vaksin dengan tim pengawas untuk menjaga perkembangan harga vaksin di masyarakat. "Jangan sampai nanti suudzon, vaksin ini jadi perdagangan yang menguntungkan sebagian orang," katanya.

Lantas, berapa besaran harga vaksin yang ideal dan seperti apa skema harganya?

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai harga vaksin covid-19 seharusnya berada di bawah biaya tes PCR yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp900 ribu. Tujuannya agar tidak terlalu memberatkan APBN.

Sebab, menurut Yusuf, idealnya vaksin diberikan secara gratis kepada seluruh kalangan masyarakat, meski dengan sistem bertahap. Hal ini untuk mengompensasi kurangnya kehadiran negara dalam penyelenggaraan tes PCR yang selama ini banyak ditanggung mandiri oleh masyarakat.

"Berkaca dari tes PCR khususnya, itu tidak ditanggung pemerintah, dan kalau dilihat, kasus jadi meningkat karena tes PCR tidak terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Jadi belajar dari situ, pemerintah seharusnya perlu menanggung semua biaya vaksin dengan mencari vaksin yang harganya di bawah tes PCR, sehingga bisa ditanggung APBN," tutur Yusuf kepada CNNIndonesia.com.

Rentang harga yang pernah disebut-sebut Erick pun juga bisa diterapkan bila benar bisa serendah itu. Namun, bila memang harganya cukup tinggi dan tidak bisa semua ditanggung fiskal pemerintah, Yusuf bilang distribusi vaksin bisa diberikan dengan skema bayar mandiri oleh masyarakat.

Syaratnya, tetap ada subsidi karena sebagai bentuk tanggung jawab negara. Khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah.

Skemanya, bisa subsidi dengan porsi 50 persen ditanggung pemerintah dan 50 persen oleh masyarakat alias 50:50. Bisa juga 60:40, di mana 40 persennya pemerintah. Sementara bagi kelas menengah ke atas bisa 80:20 dengan 20 persennya dari pemerintah.

"Bisa dibuat sesuai kelas masyarakat seperti program bansos. Jadi mana yang prioritas tetap diberi gratis sepenuhnya dan subsidi, meski idealnya tetap penuh. Tapi ini cukup ideal asal pemerintah tetap bertanggung jawab pada pengadaan vaksin tersebut," ungkapnya.

Skema tersebut, kata Yusuf, perlu diputuskan dengan benar-benar memperhatikan tingkat daya beli masyarakat. Terlebih, daya beli tengah menurun dalam tiga bulan terakhir alias deflasi.

Selain itu, pemerintah sendiri juga sudah memperkirakan bahwa Indonesia butuh waktu pemulihan sekitar satu sampai dua tahun ke depan. "Artinya, sampai 2022 pun daya beli masyarakat belum tinggi, bisa jadi belum pulih penuh, khususnya menengah ke bawah," terangnya.

Kemudian soal penetapan siapa yang layak dapat vaksin gratis dan subsidi berbayar, menurutnya, bisa merujuk pada program-program bansos yang sudah diberikan ke masyarakat. Memang, catatannya, data dari sistem program belum menyeluruh, tapi bisa digunakan sementara waktu.

Selain itu, bisa juga dengan saling menggabungkan data status sosial masyarakat dari berbagai program lain di pemerintah pusat maupun daerah. Dengan begitu, keakuratan dan keterjangkauan diharapkan tercapai.

"Pendekatannya bisa juga pakai data BPJS Kesehatan, mereka ada data premi, kelas, meski tidak semua tercover. Data bansos juga bisa disertakan, bisa juga DTKS," imbuhnya.

Tak kalah penting, pemerintah harus membentuk tim dan rajin memberi sosialisasi kepada masyarakat dengan cara komunikasi yang tepat. Hal ini berguna untuk mengawasi harga vaksin mandiri yang sampai ke masyarakat agar tidak ada permainan dari oknum tak bertanggung jawab.

"Pemerintah awasi dan beri sosialisasi, masyarakat jadi bisa ikut awasi. Yang tak kalah penting ada batas atas dan bawah dari harga, Kemenkes sosialisasikan, jadi semua tahu batasnya," jelasnya.

Jika perlu sanksi, Yusuf bilang hal ini bisa diterapkan. Apalagi pengadaan vaksin telah memakan uang negara, maka oknum-oknum nakal perlu dilibas sesuai ketentuan hukum.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menambahkan distribusi vaksin harus diberikan sesuai skala prioritas dan fokus pada kelas menengah dan bawah.

"Jadi bisa di buat skala prioritas karena biaya vaksin relatif mahal termasuk biaya transportasi dengan kondisi geografis Indonesia," ujar Bhima.

Untuk skema penetapan harganya, menurut Bhima, pemerintah idealnya tetap memberi subsidi. Hanya saja, ia agak ragu dengan kebijakan itu karena anggaran PEN untuk kesehatan yang terserap lamban pada tahun ini, justru akan turun pada tahun depan.

Pada tahun ini, anggaran kesehatan di PEN sebesar Rp87,55 triliun. Sementara tahun depan menciut 71 persen menjadi Rp25,4 triliun. "Untuk biaya vaksin tampaknya cukup pesimis bisa ter-cover pemerintah," imbuhnya.

Bhima juga menyarankan, apabila subsidi diterapkan, penyaluran perlu dilanjutkan dengan penetapan lembaga-lembaga resmi. Misalnya, dari Kementerian Kesehatan lalu ke BPJS Kesehatan.

"Dalam hal ini via lembaga penyedia lebih mudah mekanismenya, dengan catatan transparan, tepat sasaran, dan akuntabel karena melibatkan anggaran yang besar," pungkasnya.

sumber: cnnindonesia.com

Editor: Sella Simorangkir.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan