Siantar, Hetanews.com - Ranperda Trantibmas usulan Walikota Hefriansyah ke DPRD Pematangsiantar dinilai dipaksakan dan mengandung pasal kontroversi. Mahasiswa dari GMKI Siantar menolak usulan Ranperda tersebut.

"Ada beberapa pasal yang mengandung ancaman sanksi pidana yang diskriminatif terhadap masyarakat secara individual," kata Ketua GMKI Siantar, May Luther Dewanto Sinaga, melalui keterangan tertulis yang diterima Hetanews, Senin (26/10/2020).

Ranperda tersebut, kata Luther, terdapat pasal-pasal kontroversial seperti pasal 16 tentang ternak kaki empat dan pasal 32 tentang aksi sosial yang tidak mencirikan aspek sosio-masyarakat.

Baca juga: Di Siantar, Jemur Kain di Pagar Rumah atau Pasang Kanopi, Bakal Kena Penjara 3 Bulan atau Denda Rp50 Juta

Ia menambahkan ancaman sanksi pidana semestinya diperuntukkan bagi jenis pelanggaran berat, bukan ancaman bagi masyarakat. 

"Harusnya walikota mengerti bagaimana ciri khas masyarakatnya yang hidup penuh tenggang rasa. Sehingga soal ketertiban ada pendekatan bukan pendekatan ancaman berkedok peraturan daerah ini," bebernya.

GMKI menyurati DPRD dan menjelaskan beberapa catatan penolakan terhadap ranperda. Selain itu meminta DPRD tidak buru-buru mengetok palu. Jika ranperda disahkan menurut Luther akan menjadi polemik.

"DPRD juga harus menyertakan kajian akademik dari para ahli, tokoh dan lembaga. Supaya  tidak salah langkah. Sebab jika mereka jalan terus maka polemik di masyarakat akan makin melebar," jelas Luther.

Selain GMKI, penolakan terhadap Ranperda juga disuarakan oleh ILAJ. Menurut Ketua ILAJ, Fawer Sihite, ada 9 pasal dapat menjerat masyarakat kapan saja. 

Usulan Ranperda ketertiban umum atau disebut Trantibmas datang dari Walikota Hefriansyah. Ada 3 usulan Ranperda yang diserahkan saat paripurna DPRD pada 19 Oktober 2020. Selain Trantibmas, dua diantaranya Ranperda Pengelolaan keuangan Daerah dan Perumda Tirta Uli.

Baca juga: Hefriansyah Ajukan Ranperda Ketertiban Umum Denda 3 Bulan Kurungan