HETANEWS.COM

Di Siantar, Jemur Kain di Pagar Rumah atau Pasang Kanopi, Bakal Kena Penjara 3 Bulan atau Denda Rp50 Juta

Ilutrasi. (dok. Karolina Grabowska/Pexels/Brigitta Belliion).

Siantar, hetanews.com - Banyak pasal - pasal yang dirasa aneh dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Siantar, tentang Ketertiban Umum.

Institute Law And Justice (ILAJ) atau Yayasan Lembaga Hukum dan Keadilan, merupakan lembaga yang selalu aktif di Kota Pematangsiantar, dalam memberikan kritik dan masukan terhadap perjalanan roda pemerintahan, menyoroti ranperda tersebut.

Setelah mempelajari naskah ranperda tersebut, ILAJ dengan tegas menolak karena mereka menemumkan banyak pasal yang dapat mempidana masyarakat kapan saja.

Dan jika disahkan menjadi Perda, maka akan sangat potensial menjadi lahan pungutan liar. Ada sembilan poin yang menjadi sorotan ILAJ sebagaimana dari keterangan tertulis yang diterima hetanews.

1.Pada Pasal 10 dikatakan demikian: "Setiap orang yang menumpang angkutan umum dilarang:  a. Membuang Sampah, b. Meludah dan C. Merokok". Jika hal ini dilanggar maka akan ada sanksi yaitu: Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000. (Sesuai dengan Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 48).

"Tanggapan ILAJ, alam pembuatan Perda harus memenuhi unsur-unsur obyektifitas dalam setiap pasal-demi pasal, seperti pasal diatas akan sangat subyektif dan terlampau berlebihan. Sebaiknya pasal tersebut tidak perlu diberikan sanksi pidana kepada pelaku, melainkan sanksi kepada pengusaha angkutan umum, agar tercipta ketertiban berangkutan umum. Jika sanksi diberikan kepada penumpang atau pengguna angkutan umum tetap akan terjadi pembiaran dan akan semakin banyak masyarakat Kota Siantar yang dipidana gegara Perda ini nantinya," tutur Ketua ILAJ, Fawer Full Fander Sihite.

2.Pada Pasal 11 dikatakan demikian: " Setiap orang dan/atau badan dilarang mengalihfungsikan tempat parkir menjadi tempat berjualan baik yang menggunakan gerobak dorong, roda dua, roda tiga, roda empat, roda enam dan atau yang sejenisnya". Jika hal ini dilanggar makan akan ada sanksi yaitu: Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000. (Sesuai dengan Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 48).

"Tugas dari pemerintah idealnya menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan peluang kepada masyarakat Kota Siantar untuk mendapatkan kebutuhan ekonomi yang layak. Jika hal tersebut sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Siantar, barulah pasal ini layak dibuat, untuk melarang orang berjualan di areal parkir. Jika butir pasal ini disahkan saya membayangkan akan banyak pedagang yang terkena pungutan liar karena akan ada unsur aman mengamankan. Hal itu harus kita lihat jauh ke depan sesuai dengan corak sosial budaya kita di Kota Siantar," sambungnya.

3.Pada Pasal 16 dikatakan demikian: "Setiap orang dilarang: (e) memelihara ternak berkaki empat dan/atau unggas diwilayah hukum Kota Pematangsiantar, terkecuali di lokasi yang telah dihunjuk dengan mendapatkan izin dari Wali Kota. Jika hal ini dilanggar, maka akan ada sanksi yaitu: Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000. (Sesuai dengan Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 48).

"Pasal yang ngawur dan tidak penting, mengapa demikian? Apakah ketika saya memiliki se-ekor ternak harus memiliki izin dari Wali Kota Siantar?. Pasal ini juga akan menjadi tafsiran ganda dan bisa menjadi pasal karet, karena kita memiliki kucing atau ajing bisa saya diartikan dengan memiliki ternak dan harus ada izin dari Walikota," ujar Fawer.

4.Pada Pasal 16 dikatakan demikian: "Setiap orang dilarang: (f) menjemur dan/atau menyampirkan atau meletakkan diatas jalan, bahu jalan, pagar rumah barang cucian atau perkakas, hasil bumi dan yang sejenis tanpa izin Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk. Jika hal ini dilanggar makan akan ada sanksi yaitu:  Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000. (Sesuai dengan Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 48).

"Pasal ini sangat tidak memperhatikan kondisi sosial masyarakat di Kota Siantar. Di beberapa Kecamatan seperti di Siantar Marihat, masih banyak masyarakat yang petani dan menjemur hasil taninya di jalan karena keterbatasan tempat untuk menjemur. Pasal ini akan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat Siantar yang bekerja sebagai petani. Begitu juga dengan menjemur cucian, di pagar rumah harus izin kepada Wali Kota, maka akan ada puluhan ribu masyarakat yang akan dipidana, gegara menjemur cucian di pagar rumahnya," lanjut Fawer.

5.Pada Pasal 25 dikatakan demikian: "Setiap orang dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas yang menimbulkan keresahan serta mengganggu ketertiban umum". Jika hal ini dilanggar maka akan ada sanksi yaitu: Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000. (Sesuai dengan Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 48).

"Pasal ini juga akan berpotensi menjadi pasal karet, karena di Kota Siantar ini banyak pengusaha atau masyarakat kecil yang masih hidup dengan mengumpulkan atau menampung barang-barang bekas, persoalan menimbulkan keresahan serta mengganggu ketertiban umum ini akan menjadi multi tafsir dan siapa saja bisa dituduh mengganggu ketertiban umum," katanya.

6.Pada Pasal 30 dikatakan demikian: "Setiap orang pemilik gedung bangunan atau rumah dilarang memasang kanopi/atap pelindung tanpa seizin Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk". Jika hal ini dilanggar makan akan ada sanksi yaitu: Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000. (Sesuai dengan Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 48).

"Pasal ini juga sangat aneh, masyarakat yang hendak mempercantik rumahnya dengan memasang kanopi pun harus izin Wali Kota, sangat tidak masuk akal bunyi pasal ini. Dan tidak layak masuk pada butir-butir Ranperda," tanggapi ILAJ.

7.Pada Pasal 32 dikatakan demikian: " (1) Setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun, baik dilakukan sendiri atau bersama di fasilitas umum, (2) Permintaan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan di fasilitas umum, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk. Jika hal ini dilanggar makan akan ada sanksi yaitu: Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000. (Sesuai dengan Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 48).

"Pasal ini akan berpotensi mempidana teman-teman yang melakukan aksi sosial di lampu merah atau lalu lintas. Padahal sifat solidaritas dan empati masyarakat Kota Siantar itu sangat tinggi, sehingga lihat ketika ada yang sangat membutuhkan bantuan seperti bencana alam, masyarakat  dengan spontan akan menggalang dana untuk memberikan bantuan dengan mengalang dari pengguna jalan," kata Fawer.

8.Pada Pasal 33 dikatakan demikian: " Setiap orang dilarang (a) menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan atau pengelap mobil di fasilitas umum". Jika hal ini dilanggar maka akan ada sanksi yaitu: Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000. (Sesuai dengan Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 48).

"Mungkinkah Kota Siantar tidak ada pengamen? Dengan kondisi kota yang penuh dengan kreatifitas ini? Saya rasa tidak mungkin, karena pengamen bagian dari keindahan Siantar, tinggal bagaimana sebenarnya Pemerintah Kota  berfikir membuat program untuk mengedukasi mereka. Begitu juga dengan pengemis dan lain lain, Pemerintah sebelum berpikir ingin menertibkan mereka sebaiknya berpikir dulu apa yang sudah Pemko lakukan untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang layak," paparnya

9.Pada Pasal 40 dikatakan demikian: "(2) Setiap orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan atau mengkonsumsi minuman alkohol". Jika hal ini dilanggar maka akan ada sanksi yaitu: Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000. (Sesuai dengan Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 48).

"ILAJ menanggapi, realita sosial masyarakat Siantar yang akrab dengan minuman tradisional seperti tuak. Dengan pasal ini akan melarang kita mengkonsumsinya di rumah dengan keramaian. Padahal, di setiap sudut kota, kita akan temukan setiap malam setidaknya ribuan rumah dengan orang yang berkumpul - kumpul sambil minum tuak. Lalu sesimpel itulah nanti Perda ini akan mempidana mereka semua," tanya Fawer.

Dari ILAJ, sembilan pasal/poin di atas hanya sebagai contoh kecil dari seluruh isi Ranperda Kota Siantar Tentang Ketertiban Umum. Saat dikaji mereka satu persatu isinya, sangat tidak sesuai dengan konteks sosial masyarakat yang ada di Kota Siantar. Pasal demi pasal sangat potensial untuk mempidana masyarakat dengan sanksi hukuman seluruh pasal sama tidak ada yang membedakan jenis pelanggarannya, hukuman.

"Menggunakan fasilitas umum tanpa izin, atau membahayakan orang lain, atau mencemarkan lingkungan hidup (ada di dalam Draft Ranperda) sama hukumannya dengan meludah/merokok/membuang sampah di dalam angkot. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana ranperda ini nantinya ketika menjadi perda, maka akan terjadi pempidanaan massal kepada masyarakat Siantar," katanya.

Dan di dalam ranperda ini sangat aneh, hampir seluruh butir isinya melarang, namun semua butir juga menegaskan jika izin Wali Kota boleh dilakukan, narasi yang sangat janggal.

"Oleh karena itu, dengan beberapa alasan di atas, kami dari ILAJ meminta kepada DPRD Kota Siantar untuk membatalkan pengesahan ranperda tersebut," ujar Fawer mengakhiri.

Baca juga: Hefriansyah Ajukan Ranperda Ketertiban Umum Denda 3 Bulan Kurungan

Penulis: ndo. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan