Aceh, hetanews.com - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengeluarkan surat edaran nomor 061.2/15201 tentang antisipasi penyebaran COVID-19, pada libur perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan cuti bersama tahun 2020.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, mengatakan surat edaran itu dikeluarkan sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang antisipasi penyebaran COVID-19 pada libur dan cuti bersama tahun 2020, dalam rangka pelaksanaan hari libur Maulid Nabi Muhammad SAW 28 hingga 30 Oktober 2020.

“Berkenaan dengan hal tersebut Plt Gubernur Aceh mengeluarkan surat edaran yang memuat sembilan poin imbauan,” kata Iswanto, Senin (26/10).

Dijelaskan Iswanto adapun sembilan poin isi imbauan tersebut, pertama Plt Gubernur Aceh mengimbau Maulid Nabi Muhammad SAW agar dilaksanakan di lingkungan masing-masing. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak untuk menghindari penularan COVID-19.

Gubernur Aceh Keluarkan Imbauan soal Maulid Nabi, Protokol Kesehatan Jadi Syarat (1)
Jemaah melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (6/3).

Kedua, jika pelaksanaan liburan dan cuti bersama dilakukan dengan perjalanan keluar daerah agar dilakukan tes PCR atau Rapid Test, atau menyesuaikan dengan aturan moda transportasi yang berlaku untuk memastikan pelaku perjalanan bebas COVID-19. Demi melindungi orang lain, termasuk keluarga di perjalanan ataupun orang di tempat yang dikunjungi.

“Pada poin itu disebutkan bagi yang dinyatakan positif COVID-19 agar tidak melaksanakan perjalanan, dan melakukan karantina mandiri atau yang disiapkan pemerintah untuk mencegah penularan,” tutur Iswanto.

Selanjutnya pada poin ketiga, disebutkan setelah kembali dari perjalanan luar daerah disarankan kembali melakukan test PCR atau Rapid Test. Hal itu guna memastikan bahwa pelaku perjalanan tetap dalam keadaan negatif COVID-19.

Pada poin keempat, setiap daerah diminta memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing. Dengan mengintensifkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di lingkungannya, baik pada level Kabupaten/Kota/Kecamatan dan Gampong (Desa).

“Konsep Gampong Tangguh Bebas COVID-19, dengan kebijakan lokal masing-masing,” sebut Iswanto.

Adapun poin ke lima, untuk menjaga agar Gampong bebas COVID-19 di antaranya dengan meyakinkan pengunjung suatu lingkungan tersebut dengan membawa surat hasil test PCR/Rapid Test yang menjelaskan bahwa pengunjung negatif virus corona.

Poin selanjutnya, para pihak terkait diminta mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan agar memiliki protokol kesehatan yang baik, memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak.

“Membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 50%, mencegah terjadinya pesta dengan kerumunan terbuka/tertutup yang membuat tidak bisa jaga jarak, termasuk penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif,” kata Iswanto.

Imbauan berikutnya pihak terkait juga diminta mengatur kegiatan seni budaya dan tradisi non-keagamaan, yang biasa dilakukan sebelum pandemi COVID-19 di lingkungan masing-masing.

Agar tidak terjadi kerumunan massa dalam bentuk apa pun yang membuat tidak bisa jaga jarak, dan berpotensi melanggar protokol kesehatan.

Sementara itu, pada poin kedelapan, dalam mempersiapkan pelaksanaan liburan di daerah asal, selama perjalanan maupun daerah tujuan pelaku perjalanan agar Kepala Daerah melakukan koordinasi dengan Forkopimda dan Stakeholder lainnya.

Seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola mal dan pelaku usaha.

Gubernur Aceh Keluarkan Imbauan soal Maulid Nabi, Protokol Kesehatan Jadi Syarat (2)
Suasana salat Id masyarakat Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

Serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Terakhir, Plt Gubernur Aceh juga meminta dioptimalkan peran Satuan Tugas penanganan COVID-19 di daerah dalam melaksanakan monitoring, pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) daerah,” pungkas Iswanto.

Surat bertanggal 22 Oktober 2020 ini ditujukan kepada para Bupati/Wali kota se-Aceh, Asisten Sekretaris Daerah Aceh, Staf Ahli Gubernur Aceh, Kepala SKPA, Kakanwil Kementerian/Non Kementerian Provinsi Aceh, Kepala Biro Sekretariat Daerah Aceh, serta para pimpinan BUMN/BUMD di Aceh.

Sumber: kumparan.com