Medan, hetanews.com - Beredar sebuah surat mengenai permintaan bantuan dana pengamanan Pilkada ke perusahaan yang berkop Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi. Pemprov Sumut memastikan surat itu tidak benar alias hoax.

Dilihat detikcom pada Minggu (25/10/2020), surat tertanggal 20 Oktober 2020 itu ditujukan ke Pimpinan Direksi Perusahaan di Sumatera Utara. Surat itu berisi permintaan dana ke perusahaan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada 2020.

Di dalam surat tertulis Pemprov Sumut sudah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada. Namun, anggaran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah ditandatangani disebut tidak mencukupi sehingga butuh bantuan dari perusahaan.

"Maka dengan ini dihimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di Sumatera Utara untuk berpartisipasi dalam perbantuan dana," tulis surat itu.

Di dalam surat juga tertulis nomor rekening tujuan bantuan dana ini akan di transfer. Surat itu juga terlihat dibubuhi tanda tangan dan stempel Gubsu Edy Rahmayadi.

Pemprov Sumut pun memberikan penjelasan terkait surat itu. Pemprov Sumut menegaskan surat itu tidak benar.

"Ramai beredar surat edaran yang mengatas namakan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, terkait permohonan bantuan dana pengamanan Pilkada, dengan ini kami informasikan bahwa surat edaran tersebut adalah tidak benar," tulis akun resmi Humas Sumut.

Dalam postingan itu, dilampirkan juga foto surat permintaan bantuan dana ini yang sudah diberi tanda hoax. Masyarakat juga diminta tidak mempercayai dan menyebarkan surat ini.

"Mohon untuk tidak menyebarkanya," lanjut postingan Humas Sumut ini.

Sumber: detik.com