HETANEWS.COM

Catatan Redaksi: Bau Busuk Kapitalisasi Pendidikan Dalam Nafas Omnibus Law

Ilustrasi Komersialisasi Dunia Pendidikan

Catatan Redaksi

Hetanews.com – Sejak dahulu (era BHMN sampai BHP) banyak pihak mulai meragukan keseriusan pemerintah dalam menjamin amanat pendidikan nasional sesuai preambule UUD 1945 yang bebunyi “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.

Seabrek kurikulum pendidikan yang lahir diarahkan semata-mata agar lulusan dapat terserap di dunia kerja, menjadikan konstruksi kurikulum melulu diisi keterampilan berbasis kepentingan industrial.

Elemen-elemen penting menyangkut pendidikan yang mencerdaskan dan berbudi luhur semakin ditiadakan.

Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menggelorakan program mahasiswa wirausaha (PMW) yang menjadi program prioritas Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Program ini menuntut mahasiswa menjadi pengusaha atau paling tidak aktif berkontribusi dalam peningkatan sektor ekonomi.

Pada satu sisi, program tersebut patut diapresiasi karena berpotensi mencetak pengusaha-pengusaha muda. Di sisi lain, mengedepankan prinsip industri akan mengurangi marwah tujuan pendidikan itu sendiri.

Jika ditelisik lebih jauh, sebelum ada UU Cipta Kerja, geliat mengomersialkan dunia pendidikan sudah sejak lama terjadi. Pada awal 2019, misalnya, Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Totok Prasetyo, menyatakan perguruan tinggi atau kampus diarahkan untuk membentuk sarjana yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Menurut Totok, kampus jangan sampai mencetak sarjana humaniora dan sosial terlalu banyak. Sarjana ilmu humaniora dan sosial dianggap tidak memiliki kontribusi signifikan di sektor ekonomi. Oleh karena itu, pembukaan jurusan ilmu-ilmu homaniora di berbagai kampus dibatasi.

Dalam salah satu draft UU Cipta Kerja yang diperoleh redaksi, terselip pasal tentang pendidikan dan kebudayaan. Pada paragraf ke-12, Pasal 65 ayat (1), disebutkan bahwa pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha.

Pada ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan membaca pasal tersebut, kapitalisasi pendidikan semakin terlihat nyata di negeri ini.

Kapitalisasi senantiasa merujuk pada siapa yang memiliki modal terbanyak maka dialah yang memiliki kuasa penuh. Dengan kata lain, sistem tersebut memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi individu untuk mengolah dan melakukan kegiatan perekonomian, tidak terkecuali di bidang pendidikan.

Presiden Joko Widodo pada Jumat (9/10/2020) memang telah menyampaikan klarifikasi bahwa izin usaha terkait pendidikan dalam UU Cipta Kerja hanya berlaku di kawasan ekonomi khusus (KEK). Tidak dijelaskan lebih jauh bagaimana mekanisme perizinan usaha bidang pendidikan di kawasan itu.

Dengan izin yang berbeda antar-lembaga pendidikan, apakah pengawasan, sistem birokrasi, fungsi, dan tujuannya juga berbeda? Bukankah pendidikan seharusnya tidak boleh dikomersialkan?

Pendidikan menjadi hak dasar yang harus disediakan oleh negara untuk rakyat. Kodrat pendidikan harus berprinsip nirlaba. Tanpa pretensi meraih keuntungan materi. Dengan adanya izin usaha, pemerintah beranggapan sektor pendidikan cukup potensial menjadi industri.

Izin yang berbeda antara satu lembaga pendidikan dengan yang lain, memungkinkan terbentuknya jurang pemisah antara yang kaya dan miskin.

Oleh karena berbasis usaha, didirikan oleh individu yang memiliki modal besar, persaingan di dunia pendidikan bukan lagi seputar komitmen membentuk generasi yang unggul berlandaskan nilai-nilai pancasila, tapi semata-mata berpamer kemewahan fasilitias.

Berdasar pasal pendidikan di draft UU Cipta Kerja, apakah masih penting pada hari ini kita mendiskusikan fungsi pendidikan dalam pembentukan budi pekerti sebagaimana yang diagung-agungkan oleh KI Hadjar Dewantara?

Masih pentingkah gagasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kampus merdeka dan merdeka belajar yang selama ini digalakkan itu bila muara pendidikan dipersempit menjadi dunia bisnis?

Hal ini berimbas pada persaingan tidak sehat, bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang baik, masyarakat harus membayar lebih mahal. Harapan redaksi sama seperti harapan banyak orangtua sejak dulu, hentikan kormersialisasi kapitalisasi dalam dunia pendidikan.

Mari sesuai arahan mendikbud kita bahu membahu mewujudkan pendidikan berkarakter yang mencerdaskan sesuai amanah UUD 1945. Hal ini juga sejalan dengan revolusi mental yang selama ini digembar-gemborkan presiden kita, Joko Widodo.

Penulis: ando. Editor: ando.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan