HETANEWS.COM

Warga Dolok Pardamean Tuntut Transparansi Dana Desa

Warga Dolok Pardamean tuntut transparansi dana desa. (foto/dani)

Simalungun, hetanews.com - Aliansi Masyarakat Silabah Jaya yang diketuai Jhon Dearman Turnip, bersama puluhan warga lainnya yang tergabung dalam Aliansi, dimaksud guna mendesak Kepala Desa Silaban Jaya Kecamatan Dolok Pardamean, Bitnen  Sijabat, agar dapat melaksanakan transparansi terkait sejumlah data LPJ , RAB Spesivikasi Proyek Dana Desa  ADD yang dimulai dari  tahun 2015 hingga ADD Tahun  2020. 

Ha itu diminta guna bisa diketahui oleh masyarakat luas,ujar Ketua Aliansi Masyarakat Silabah jaya, Jhon .D. Turnip, saat menyampaikan aspirasinya pada awak media ini.

Selain itu Jhon D Turnip menambahkan tentang adanya  proyek air bersih untuk warganya dengan membangun sumur bor yang tujuannya untuk masyarakat Nagori Silabah Jaya. 

Tetapi diketahui mengenai pendistribusiannya malah warga masyarakat  dibebani biaya pembelian pipa induk tersebut dengan nilai uang yang bervariasi dari mulai Rp. 100 hingga 350 ribu rupiah. 

Sementara usaha prmbuatan sumur bor kabarnya diketahui didanai dari ADD tahun 2015 yang dijadikan sebagai  BUMNag. 

Dalam prakteknya warga mensinyalir adanya sejumlah  kejanggalan dalam BUMNag tersebut, sehingga masyarakat meminta transparansi kepada Pangulu Nagori atau kepala Deda Silabah Jaya Bitnen Sijabat.

Menurut keterangan yang dihimpun wartawan di Nagori Silabah Jaya sore tadi menyebutkan adanya penyimpangan yang dilakukan oknum perangkat nagori/ desa.  

Pengerjaan Proyek Jalan  Usaha Tani itu diduga tidak melalui program HOK akan tetapi malah diborong pada warga masyakat setempat dengan sistem pengupahan yang sangat minim.

Bahkan diketahui pada saat pembukaan jalan perladangan ada yang dananya menyerap dari Anggaran Dana Desa ADD tahun 2019. 

Tak hanya itu, kabarnya pelaksanaan proyek tersebut tidak melalui padat karya atau swakelola, tetapi malah menggunakan jasa alat berat yang diduga dengan menggunakan alat  berat pekerjaan dimaksud dapat rampung dalam waktu singkat. 

Dengan sejumlah permasalahan tersebut itu, yang diduga dilakukan oleh  perangkat Nagori Silaban Jaya Kecamatan Dolok Pardamean sehingga sejumlah warga pun akhirnya meminta agar  diadakan musyawarah desa dan hal itu dapat dikabulkan sehingga pada tanggal (24/09) lalu Mus-Des pun dapat terlaksana. 

Namun sejumlah aspirasi warga pun malah ditolak mentah mentah bahkan Pangulu Nagori dengan nada tinggi mengatakan walau lehernya dipotong sekalipun, pihaknya tidak akan menyerahkan data  secara transparan mengenai LPJ dimaksud. 

Sejumlah warga pun berencana untuk membuat pengaduan pada pihak inspektorat dan dinas DPMPN Pemkab Simalungun, hal itu pun sesuai saran dari Camatan Dolok Pardamean Rulinto Girsang. 

Editor: ando.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan