HETANEWS.COM

Pelajar Demo Diancam DO, Ketua P2G: Itu Berlebihan dan Tak Paham UU

Petugas kepolisian mengamankan seorang pelajar saat melakukan demontrasi rasa di depang Gedung DPRD Sumut, Jumat (27/9). Demontrasi berujung ricuh. Foto: Triadi Wibowo/Sumut Pos

Hetanews.com - Aksi demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menuai beragam pro dan kontra, terutama terkait pelajar yang turun ke jalan. Sebab, mereka dinilai masih terlalu dini untuk ikut berdemonstrasi.

Bahkan, ada kepala daerah dan dinas pendidikan yang mengancam untuk mengeluarkan para pelajar pendemo. Namun, menurut Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim, hal itu terlalu berlebihan.

“Dalam SE Mendikbud 2019, dikatakan bisa memberikan pendampingan dan pembinaan kepada peserta didik yang terdampak (ikut demo), keliru kalau memberikan sanksi dengan mengancam DO (drop out). Ini sudah enggak zaman,” terang dia dalam webinar Fenomena Demonstrasi Pelajar, Minggu (18/10).

Satriwan mengungkapkan, langkah mengeluarkan siswa bukan sanksi yang tepat dan sangat tidak mendidik. Apalagi dinas pendidikan tidak punya otoritas mengenakan sanksi kepada siswa, terkait dengan pembelajaran di sekolah atau lingkungan belajar yang tercantum dalam UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen dan UU Perlindungan Anak.

“Guru bisa memberikan konsekuensi, bukan otoritas dinas pendidikan dan kepala daerah, bahkan presiden juga tidak bisa. Jadi bagi kepala daerah yang mengancam siswa demonstrasi, dengan ancaman DO, saya pikir kepala daerah itu tidak paham (UU),” ucapnya.

Lebih baik, bagi peserta didik yang terdampak dilakukan pembinaan serta dimitigasi juga. Berpikir kritis itu bagus, jika bergerak karena kesadaran diri sendiri, mengontrol mereka pun akan susah, apalagi para murid tidak terpantau secara langsung.

Ia melanjutkan, mereka memilih untuk berdemonstrasi karena kesadaran politiknya. Namun, para pendidik juga perlu memberitahukan konsekuensinya. “Misalnya, jika bercampur dengan orang dewasa nanti bisa diperlakukan dengan kekerasan,” tambah dia.

Untuk itu, menurut dia lebih baik para siswa menyampaikan aspirasinya dalam ruang lingkup sekolah saja. Jangan dalam skala nasional karena berpotensi besar untuk timbul kericuhan yang mengancam nyawa anak itu sendiri.

“Anak menyampaikan pikiran atau pilihan politik dia itu bisa dengan teman-teman mereka, saya pikir itu lebih baik dan aman, jadi kelompok siswa saja. Kami sebagai guru dan orang dewasa wajib menyampaikan bahwa kalau ikut demo yang isu nasional dengan bergabung sama mahasiswa dan masyarakat umum, itu ada potensi eksploitasi dan kekerasan,” tutup dia.

Sumber: jawapos.com

Editor: tom.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan