Siantar, hetanews.com - DPRD kota Pematangsiantar menggelar sosialisasi penyusunan ranperda inisiatif  DPRD kota Pematangsiantar tahun 2020, tentang cagar budaya, Selasa (6/10/2020).

Sosialisasi tersebut, dipimpin langsung oleh Astronout Nenggolan yang dihadiri beberapa anggota dewan, beberapa OPD yang dipimpin Kepala Dinas Pariwisata, Kusdianto, PMS, Himapsi, Budayawan dan beberapa dari organisasi pegiat seni dan budaya. Namun dari 3 pimpinan DPRD, tidak ada yang hadir.

Dalam rapat itu, Ketua Umum Himapsi, PMS dan beberapa budayawan, mengutarakan kekecewaan mereka kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar. Sebenarnya, pembuatan perda cagar budaya ini sudah beberapa kali diadakan, akan tetapi tidak pernah terlaksana.

“Kita tetap berikan apresiasi kepada DPRD kota Pematangsiantar yang telah mengundang kami untuk membahas pembuatan perda cagar budaya, walaupun memang sebelumnya juga kita sudah beberapa kali mengajukan dan juga mengadakan rapat, akan tetapi tidak terlaksana," ujar Ketua Umum Himapsi, Rado Damanik.

Rado Damanik juga mengatakan, rapat ini jangan hanya angin segar saja dan jadi wacana, akan tetapi tetaplah dilaksanakan dan dibuat dengan bukti nyata.

"Semua orang sudah mengakui, kalau suku Simalungun yang buka huta di Siantar, akan tetapi tidak ada perda di kota Pematangsiantar yang melindungi budaya Simalungun. Kami juga sudah berulangkali menyampaikan perlindungan dan pelestarian budaya Simalungun," ujarnya.

Rado juga menegaskan, kalau logo Sapangambei Manoktok Hitei, juga sudah lama disampaikan pihaknya kepada Walikota akan tetapi sampai saat ini, tidak ada perda terkait itu.

"Dari tahun 2015, kami sudah sampaikan logo Sapangambei Manoktok Hitei kepada Walikota Siantar. Akan tetapi, sampai hari ini, tidak ada dibuat, jadi kami harapkan kepada DPRD, supaya itu dituangkan di dalam perda,"harapnya.

Sangat disayangkan, kita menggunakan itu akan tetapi tidak pernah dituangkan dalam aturan. Jadi itu sangat bahaya, ketika kedepannya itu bisa diganti karena tidak ada perlindungan hukum, ujarnya lagi.

“Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan daerah dan diperkuat dengan peraturan Presiden nomor 65 tahun 2018 dan diperkuat peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pedoman pemikiran kebudayaan daerah. Seharusnya itu sudah menjadi perda di kota Pematangsiantar. Yang akan berhubungan dengan cagar budaya," ujarnya dengan tegas.

Jadi efek yang akan diterima kalau tidak dilakukan adalah pemerintah pusat tidak akan mengakui kebudayaan lokal di Pematangsiantar. Dan suatu saat kita memiliki kepentingan, tidak akan diakui karena tidak adanya perda, katanya.

Rohdian Purba, selaku Ketua Partuah Maujana Simalungun (PMS) mengatakan hal yang senada.

Kalau perda itu sangat penting untuk melestarikan budaya Simalungun dan juga melindungi budaya yang asli Siantar, katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata, Kusdianto, mengucapkan terimakasih atas masukan dari para budayawan yang ada di Kabupaten Simalungun.

"Saya mengucapkan terimakasih, jangan pernah bosan-bosannya memberikan masukan dan juga kritikan kepada kami. Kami siap mendukung pembuatan perda cagar budaya. Dimana kalau sudah ada perda tersebut, kami bisa memanfaatkannya, demi kota Pematangsiantar," ujarnya.

Astronout juga menegaskan kepada Pemko Siantar, jangan sampai Siantar kehilangan identitas.

"Saya mau Kota Siantar ini memiliki ciri khas dari segi ornamen Simalungun. Dan kami DPRD kota Pematangsiantar juga siap menerima masukan, bahkan kritikan demi kota Pematangsiantar. Kita DPRD siap mengawal dan memperjuangkan pembentukan perda cagar budaya di kota Pematangsiantar," tutupnya.