Siantar, hetanews.com - Sebanyak 25 mahasiswa Politeknik Gihon Pematangsiantar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Gihon Menggugat (AMGM), mendatangi kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Sumatera Utara, pada Jumat (2/10/2020), lalu,  di Medan.

Hal itu dibenarkan Koordinator AMGM, Andry Napitupulu yang menyebut, kedatangan mereka, guna melaporkan penahanan ijazah SD, SMP dan SMA oleh pihak kampus.

"Pertama kali mendaftar, kami diwajibkan menyerahkan ijazah asli SD, SMP, SMA, sebagai barang jaminan agar kami kuliah di Gihon," ujar Andry.

Andry menjelaskan, bahwa ijazah asli SD, SMP dan SMA mereka, tidak dapat dijadikan barang jaminan, sehingga mereka bersepakat untuk meminta kembali ijazah mereka.

"Kami tidak sedang bertransaksi jual beli atau pinjam meminjam, kenapa harus diminta ijazah menjadi jaminan? Ini sudah murni penggelapan," terang Andry.

Baca juga: Politeknik Gihon Siantar Telah Ajukan Akreditasi dan Berkas Dinyatakan Lengkap Oleh BAN PT

Baca juga: Mahasiswa Gihon Demo Kampus Sendiri, Minta Ijazah Asli Dikembalikan

Andry juga menuturkan, bahwa ketika mencoba dialog dengan pihak Direktur, ia bersama orangtua mahasiswa, diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan membayar kerugian kampus.

"Kami hanya mau ijazah kami dikembalikan karena besar risiko jika kampus nekat menahan ijazah asli SD, SMP dan SMA seluruh mahasiswa Gihon yang berjumlah ratusan orang. Sementara kami disuruh membayar kerugian kampus yang kami tidak tau apa maksudnya,"ungkap Andry.

Dia menjelaskan, saat pertama kali mereka masuk Kampus Gihon dengan iming-iming uang kuliah gratis, tidak ada perjanjian untuk membayar atau mengganti rugi uang kuliah, bila mahasiswa drop out, sehingga ia menilai SK Direktur yang mewajibkan mahasiswa membayar kerugian yakni uang kuliah selama mereka kuliah di Gihon sangat diskriminatif.

Andry sendiri mendapat intimidasi yakni ancaman drop out karena mencoba mengajak rekan-rekannya untuk meminta kembali ijazah mereka.

"Padahal sampai detik ini, selembar surat DO pun tidak berani mereka tunjukkan ke saya, sedangkan saya dihalangi masuk kampus untuk meminta ijazah saya. Jelas disini, direktur sesuka hati memperlakukan mahasiswa," ujar Andry, sembari menyebut agar melanjutkan kasus DO-nya ke pengadilan.

Masih katanya, ketika mencoba dialog dengan pihak Direktur, ia bersama orangtua mahasiswa malah diminta untuk membuat surat pengunduran diri dan membayar kerugian kampus.

Berdasar dari itulah, mereka telah membuat pelaporan kepada LLDIKTI wilayah Sumatera Utara dan berharap agar Kepala LLDIKTI, Prof Dian Armanto dapat segera membantu mengatasi persoalan ini karena dinilainya telah mencoreng dunia pendidikan tinggi, khususnya di Siantar-Simalungun.

"Kami juga sudah melaporkan kasus ini kepada Ombudsman RI, supaya bisa mengawal perkembangan kasus ini,"kata Andry sembari mengharapkan perhatian dari pemangku kepentingan dalam kasus ini.