HETANEWS.COM

Catatan Redaksi: Gaduh Negara, Blunder dan Inkonsistensi

Siantar, Hetanews.com – Saat rakyat pergi ketika pemimpinnya berpidato , negara harus waspada. Kembali kita diingatkan oleh petikan salah satu syair Whiji Thukul diatas, dimana hari ini berbagai suara suara elemen rakyat berulangkali diacuhkan oleh pemerintah.

Bermula dari meningkatnya ekskalasi penolakan terhadap calon tunggal di berbagai daerah, kemudian mengkerucut kepada kebutuhan penundaaan pilkada dengan memandang kurva penyebaran covid-19 nasional tak jua melandai.

Pemerintah bahkan mengacuhkan petunjuk dan usulan dari duo ormas terbesar, NU dan Muhammadiyah, yang sejalan mengusulkan penundaan pilkada untuk keselamatan umat. PKPU terbaru bahkan dengan pongah tetap memberi ijin pengecualian kerumunan selama masa kampanye asalkan tetap mengutamakan protokol kesehatan dan kuota massa.

Manisnya sikap negara terhadap pilkada, bertolak belakang dengan pahitnya perlakuan pada sejumlah gerakan protes yang mulai marak di jalanan. Dibeberapa kota dapat ditemui pelarangan demo selama masa pandemi. Termasuk demo penolakan RUU Omnibus Law yang dijadwalkan akan keluar setelah 6 Oktober mendatang. Padahal oleh buruh, RUU ini ditolak mentah-mentah dan sedang menggalang solidaritas pemogokan nasional.

Seperti diketahui dalam omnibus law sendiri, terdapat klausul 90 tahun buat masa HGU. Sementara untuk yang saat ini saja (25tahun-red) sudah menyisakan ribuan konflik di seantero negeri. Kabar terakhir adalah perjuangan petani medan sepulangnya dari aksi longmarch jalan kaki ke istana negera (medan ke Jakarta-red) dengan membawa oleh oleh tangan kosong.

Sejumlah penggalangan massa juga masih dilarang. Pagelaran budaya, pentas seni, konser, sampai sejumlah kegiatan olahraga. Tak luput juga pusat kebugaran masih belum diperbolehkan beroperasi, sementara diskotek dan semacamnya sudah boleh.

Di tempat lain, sejumlah elit pemerintah seperti Ganjar dan Moeldoko, melancarkan tudingan adanya manipulasi data kematian pasien untuk keuntungan finansial. Tentunya tudingan tanpa data ini bisa jadi berdampak sistemik pada beban kerja tenaga kesehatan. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan karena tudingan yang berpotensi menggiring opini tersebut.

Bayangkan seaindainya para Nakes meresponnya dengan mogok, apa gak kolaps negeri ini. Rezim presiden tersayang kita bisa jadi puing-puing.

Dari seabrek fenomena diatas, redaksi berpendapat perlunya negara merumuskan kembali visi misi bersama, agar tidak ada perbedaan tindakan dalam menghadapi pandemi ini. Tidak ada lagi tindakan blunder akibat sikap plin-plan dan tak konsistennya elit pemerintah yang justru membuat situasi semakin gaduh.

Negara harus segera membenahi ini dengan cepat, agar segera kita dapat dengan optimis keluar dari krisis ini bersama-sama. Akan menjadi ironis, dengan kuasa anggaran covid 180 Trilliun, World Bank justru berpendapat sedikitnya 1 dari 4 keluarga di Indonesia kehabisan bahan pangan selama pandemi.

“Ada 3 hal, penyerapan masih sangat rendah, korban covid terus meningkat, dan ekonomi melambat,” dikutip dari pernyataan Salamat S (BPKB)

Menkes Terawan sendiri menilai keberhasilan pemerintah di neara lain dalam menekan laju covid-19 dipengaruhi oleh pelaku jurnalistik yang selalu memberitakan hal positif perkembangan kasus covid. Hal yang bisa jadi benar jika para pelaku jurnalis tidak mendapati beragam fakta tindakan yang saling bertolak belakang terkait keseriusan elit pemerintah dalam penanganan pandemi ini.

Penulis: ando. Editor: ando.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan