HETANEWS.COM

Politeknik Gihon Siantar Telah Ajukan Akreditasi dan Berkas Dinyatakan Lengkap Oleh BAN PT

Direktur Politeknik Gihon, Ketua BEM dan Kuasa Hukum menunjukkan berkas ijin serta pengajuan akreditasi. (foto/ndo)

Siantar, hetanews.com - Pihak Politeknik Gihon Kota Siantar yang berada di Jalan Bahagia, Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, membantah kampusnya tidak layak mengadakan proses belajar mengajar karena tidak memiliki ijin dan akreditasi seperti yang disebut oleh beberapa mahasiswanya saat melakukan aksi demonstrasi, beberapa waktu lalu.

Hasanuddin Sirait, sebagai Direktur Politeknik Gihon Kota Siantar menjelaskan, bahwa permasalahan ini terjadi saat adanya pandemi Covid-19, dimana keuangan Yayasan Gihon minim karena kurang pendapatan.

Sehingga, mahasiswa yang saat itu sedang berada di kampung halamannya, diminta untuk membuat sosialisasi dalam bentuk video, untuk meminat mahasiswa baru mendaftar ke Gihon.

Namun, ada sekitar 24 orang mahasiswa yang menolak. "Padahal, video itu dengan jumlah penonton paling banyak akan kita berikan hadiah, sebagai bentuk penghargaan. Kemudian kita buatlah pertemuan dengan orang tua mahasiswa. Disitu orang tua mahasiswa setuju untuk berkontribusi kepada Yayasan Gihon yang sedang minim keuangannya karena memang tidak ada bayar uang kuliah, hanya uang administrasi kelengkapan," kata Hasanuddin Sirait.

Baca juga: Mahasiswa Gihon Demo Kampus Sendiri, Minta Ijazah Asli Dikembalikan

Keterangan ini diberikan Hasanuddin, di dampingi Ketua BEM Gihon, Sinarta Purba, serta Kuasa Hukum Gibon, Miduk Panjaitan dan Hedra Sidabutar, kepada wartawan, di kampus, Rabu (30/9/2020).

Hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, bahwa mahasiswa berkontribusi untuk mengajak satu atau dua orang mahasiswa baru untuk mendaftar.

Solusi lainnya, yaitu membantu membayar sebesar Rp 5 juta selama setahun perkuliahan.

Ini SK untuk tahun ajaran 2020/2021 semester ganjil agar mahasiswa bisa registrasi dan tidak berlaku surut. Perjanjian ini dibuat, karena situasi saat ini dalam masa pandemi Covid-19.

"Kemudian ada riak - riak lagi. Kita buat lagi pertemuan. Tapi disitu yang mahasiswa bahas bukan tentang masalah uang kuliah, tapi ada yang bilang Gihon tidak memiliki ijin, tidak ada akreditasi. Saya tunjukkan ini ijin Gihon dari Mendikbud, kita sudah mengajukan akreditasi. Gak mungkin tidak ada ijin, tapi bisa mengajukan akreditasi. Sebelumnya akreditasi kita minimum (layak) karena baru buka. Tanggal 23 Oktober 2019 sudah kita ajukan, 22 Juli 2020 berkas sudah dinyatakan lengkap dari BAN PT. Tinggal menunggu assesor akreditasi," lanjutnya.

Hasanuddin mengakui adanya penahanan soal ijazah SD sampai SMA saat mahasiswa tersebut, pertama kali mendaftar. Namun, yang bersangkutan harus memenuhi perjanjian yang sebelumnya telah disepakati, bila ada mahasiswa yang ingin keluar dari Gihon. Ditambahkan Miduk Panjaitan, bahwa penahanan ijazah dalam setiap mahasiswa baru, menjadi jaminan karena kampus Gihon terikat sampai lapangan kerja seperti dijamin. Siap pakai karena kerja sama dengan luar negeri. Jangan berhenti di tengah jalan.

"Bisa diminta (ijazah), kita layani. Ada beberapa perjanjian. Selesaikan administasi, bayar uang kuliah atau penuhi ajak mahasiswa. Sudah ada kerja di jepang gaji Rp15 juta per bulan, seharusnya berkontribusi Rp1 juta untuk membantu adik - adiknya. Tidak ada hak penahanan kecuali kalau dipenuhi persyaratan. Buat permohonan. Adminstrasi dipenuhi bila tidak ada membawa mahasiswa baru. Kan perjanjian itu sudah ditanda tangani. Kalau ada yang kurang puas, mari kita bahas, kami bersedia menerimanya. Tapi jangan anarkis," tutur Miduk.

Hedra Sidabutar, ikut memberikan penjelasan mengenai tuduhan soal penahanan ijazah bagi mahasiswa yang ingin mengundurkan diri dari Politeknik Gihon.

"Di keputusan poin keenam, bagi yang ingin mengundurkan diri, pembayaran uang kuliah harus dibebankan kepada mahasiswa dihitung per semester saat mengundurkan diri. Di poin keempat, setiap yang ikut program magang harus menyerahkan ijazah asli untuk keperluan persiapan magang karena kerja sama dengan negara Jepang dan Malaysia," terangnya.

Sementara itu, Sinarta Purba, Ketua BEM Politeknik Gibon, mengaku kecewa terhadap tindakan teman - temannya yang melakukan aksi demonstrasi. "Kecewa tindakan kritis tanpa solusi. Saya berutang dengan dunia pendidikan, dimana meringankan orang tua, jadi terbantu. Kami juga terusik dan tidak nyaman belajar," singkatnya.

Penulis: ndo. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan