HETANEWS.COM

Kilas Balik September, Bulan Meluapnya Dialektika Politik

Catatan Redaksi

Siantar, hetanews.com – Sebulan penuh kita dihadapkan pada ramainya pemberitaan terkait pilkada 2020 desember mendatang. Sebulan penuh juga kita dijejali dengan perang argumen tentang perlu tidaknya pilkada tetap dilaksanakan.

Hal itu beranjak dari instruksi terbaru presiden kita, Joko Widodo, yang mengarahkan agar pilkada tetap dilanjutkan. Menutup harapan banyak kalangan termasuk duo ormas terbesar, NU dan Muhammadiyah, yang menganjurkan agar pilkada ditunda.

Di akar rumput (grassroot), perdebatan perlu tidaknya pilkada masih berlanjut. Tampaknya tidak memperdulikan himbauan dari para elit politik dan sentra kekuasaan. Siantar misalnya, kita bisa menjumpai sekretariat posko relawan kolom kosong tepat di jantung kota Siantar.

Di tempat lain berdiri posko dari sejumlah elemen yang mengusung gerakan tunda pilkada. Gerakan yang didasari pada kenyataan tidak melandainya kurva penyebaran covid di Indonesia, Kota Siantar pada khususnya.

Simalungun tidak kalah menarik, dibanding kota Siantar yang hanya mampu melahirkan satu paslon, kabupaten Simalungun maju dengan beragam paslon dari berbagai latar belakang. Menarik menunggu manuver apa yang akan dilancarkan para paslon selama kampanye nanti.

Redaksi juga telah menerima perubahan kedua PKPU No.6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam covid-19.

Setelah membaca dan menelaah salinan PKPU terbaru itu, redaksi merasa perlu merekomendasikan beberapa hal pokok untuk kenyamanan dan keamanan bersama ketika pilkada serentak dilaksanakan kelak.

Beberapa hal itu antara lain:

  1. Perlu adanya aturan terkait kedatangan pemilih berdasarkan jam, disosialisasikan secara maasif agar dapat dipahami pemilik hak suara.
  2. Memastikan pendistribusian massal masker untuk seluruh rakyat sejak masa kampanye.
  3. Sangsi tegas untuk setiap aksi pengumpulan massa selama pandemi.
  4. Pemerintah pusat dan daerah memberikan contoh yang baik untuk penerapan 3M dan3T, jangan hanya sebatas jargon menguap.
  5. Pilkada 9 desember 2020 bukan harga mati. Demi kemanusiaan, jika kurva penyebaran semakin naik tak terkendali, pemerintah harus segera merubah sikap.

Di era revolusi industri 4.0 ini dunia berubah sangat cepat, meninggalkan begitu banyak persoalan. Sementara melihat ke masa depan, kita seperti memasuki lorong gelap. Insting manusiawi kita kebanyakan merespon itu dengan gelisah, cemas dan takut. Tapi melongok ke masa lalu, kemudian menjadikannya sebagai mainan untuk menghibur diri adalah kesalahan fatal.

Sudah hampir 7 bulan Indonesia bertarung dalam perang melawan pandemi, nyaris seluruh sektor pernah lumpuh. PSBB, New Normal, Berdamai dengan corona, 3M, 3T, dan entah apa lagi jargon esok yang akan dimunculkan namun selagi arahannya semrawut tidak jelas, kita hanya akan terkesan membenarkan langkah ‘tarung bebas’ atau dengan bahasa lainnya dikenal herd immunity.

Hari ini juga redaksi mencatat adalah batas target 2 minggu dari pemerintah kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk menekan angka positif corona. Entah apa hasil laporannya, redaksi belum menemukan up date dan publikasi terkait arahan kerja sampai hasilnya.

Tapi dari statement yang dikeluarkan satgas, mereka berpendapat ada upaya segelintir pihak yang mencoba mengecilkan angka kematian akibat covid-19.

Miris, ketika nyawa hanya dipandang sebatas angka. Preambule UUD 45 padahal dengan cukup tegas mensyaratkan tanggungjawab negara pada setiap warganya. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Pada akhirnya kesehatan dan keselamatan hidup menjadi urusan dan tanggungjawab masing masing warga negara.

Sekadar mengingatkan, saat awal kita dihantui pandemi ini, ada begitu banyak kabar beredar terkait orang - orang berjatuhan di tempat umum. Lalu tak lama muncul ‘astronout’ putih-putih. Warga panik, benarkah pandemi sudah didepan pintu rumahnya?

Hari ini kita menjumpai kondisi masyarakat yang mulai mengacuhkan anjuran pemerintahnya. Di jalanan orang orang hanya memakai masker karena takut razia. Di perkantoran, protokol kesehatan dijalankan bukan karena kesadaran, namun lebih ke protokol wajib.

Banyak pandangan yang mensyaratkan keapatisan ini lahir karena masyarakat memandang pemerintahnya sendiri tidak serius, Terlihat dari kebijakan yang lahir.

Wiji Thukul, penyair besar era 80-90an dalam sebuah syairnya pernah mengingatkan kita:

Jika rakyat pergi

Ketika penguasa pidato

Kita harus hati-hati

Barangkali mereka putus asa
Kalau rakyat bersembunyi

Dan berbisik-bisik

Ketika membicarakan masalahnya sendiri 

Penguasa harus waspada dan belajar mendengar

Editor: ando.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!