HETANEWS.COM

Jaksa Menyapa Sosialisasikan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Ilustrasi : Program jaksa menyapa

Siantar, hetanews.com - Kejaksaan Negeri Pematangsiantar melakukan kegiatan Jaksa Menyapa melalui salah satu radio dswasta di Kota Pematangsiantar.

Adapun sasaran kegiatan Jaksa Menyapa Tahun 2020 di wilayah Kota Pematangsiantar yang dilaksanakan oleh Tim Penyuluhan Hukum (Luhkum) Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dengan materi  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Nomor: PER-006/A/JA/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor:KEP-001a/A/JA/01/2006 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penyuluhan Hukum, Keputusan Jaksa Agung RI Nomor:KEP-184/A/JA/11/2015 tentang Pembentukan Tim Jaksa Masuk Sekolah Kejaksaan RI.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor:KEP-135/A/JA/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Format/ bentuk, Kode dan Cara Pengisian Administrasi Intelijen Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Juga Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: Print- 05/L.2.12/L.2/02/2020Tanggal 03 Februari 2020 tentang Pelaksanaan Jaksa Menyapa Tahun 2020.

Demikian dikatakan Kasi Intel Bas Faomasi Jaya Laia SH MH kepada wartwan, Senin (28/9) di ruang kerjanya.

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Jaksa Menyapa Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Pematangsiantar berpedoman pada Terobosan atau Perintah Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia untuk menyapa seluruh Rakyat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia dapat memahami hukum dengan benar.

Jaksa Siti Martiti Manullang SH dan Juliyanti Safitri Siregar SH memaparkan tentang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor:15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. diantaranya penutupan perkara demi kepentingan umum.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negativ, penghindaran pembalasan,  respond an kehormatan msyarakat dan kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Program Jaksa Menyapa Kejari Pematangsiantar. (Foto/ay)

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Diancaman pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5  tahun dan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000.

Dengan materi yang disampaikan, banyak pemirsa atau pendengar mengajukan berbagai pertanyaan yang langsung dijawab oleh narasumber. Jika masih banyak masyarakat yang ingin berkonsultasi karena waktu jaksa menyapa sangat singkat maka bisa datang langsung ke kantor Kejari Pematangsiantar jalan Sutomo No.1 atau mengirimkan surat, jelas Bas.

Penulis: ay. Editor: edo.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan