Siantar, hetanews.com –  Semakin banyak klaster-klaster yang menimbulkan peningkatan jumlah terpapar Covid-19, di Kota Siantar. Disini peran anggota DPRD, sebagai pengawas eksekutif sangat dibutuhkan dan harus tetap beretika.

Robert Tua Siregar Ph.D, Ketua Prodi pascasarjana STIE Sultan Agung, menyesalkan tindakan anggota DPRD Siantar, yang mengusir Kepala Dinas Perijinan, beserta jajarannya saat rapat, pada Senin (21/9/2020) lalu, karena telah mengeluarkan ijin bazar, di depan Balai Kota.

Diketahui, pada hari Minggu (20/9/2020) lalu, bazar tersebut sudah tutup.

“Disini memang benar kalau DPRD itu bagian pengawasan eksekutif. Seharusnya begitu bazar berdiri, langsung dipaksa tutup atau dinas terkait langsung dipanggil. Jangan setelah tutup baru mereka marah-marah dan ribut. Kalau marah silahkan, keras juga silahkan yang untuk pengawasan akan tetapi beretikalah,”ujarnya.

Permasalahan pandemi Covid-19, secara general, sebaiknya semua sektor kegiatan dilakukan pengawasan yang sangat ketat.

“Untuk itu secara pribadi kita tidak bosan - bosannya mengingatkan agar semua pihak bersama dalam penanganannya perlu secara konprehensif bersama. Dalam hal ini, pihak Pemerintah sebagai eksekutor peraturan yang disahkan bersama dengan DPRD sebagai legislatif, dan masyarakat yang menerima peraturan itu untuk jalankan,” ujarnya.

Maka jika ditelusuri apa yang terjadi di Siantar, pada kejadian kerumunan pada bazar yang diberikan ijin atau apalah namanya oleh pihak Pemko, tentu secara emosional semua pihak akan "marah", dimana masa pandemi saat ini yang semakin terus bertambah.

Masih dengan Robert, sebaiknya semua pihak juga harus "marah", dan tentu DPRD juga harus marah, jangan hanya untuk kegiatan bazar, DPRD marah ke Dinas Perijinan. Untuk itu sebaiknya DPRD bisa melakukan pengawasan yang sangat intesif lah, khsusunya pada penangannan pandemi Covod - 19 ini. Regulasi itu silahkan dibuat untuk mendukung optimalisasi Covid-19, katanya.

“Yang kita ketahui, sudah banyak adaerah buat perda tentang pandemi Covid-19. Kita juga meminta agar bapak dan ibu dewan yang terhormat, mengawasi anggaran Covid-19 yang telah direcofusing. Silahkan legislatif "marah" atau optimal mengawasinya, tetapi harus beretika juga. Karena jika semuanya dilakukan dengan beretika tentu akan merasa enak, namun bisa keras dengan argumen yang kuat juga. Untuk itu, silahkan keras atau apalah namanya, tetapi dengan etika dan argumen yang tepat dan rasional,” ujarnya.

Kita selaku masyarakat, tetap percaya kepada DPRD Siantar akan dapat melakukan pengawasan secara optimal, tutupnya.