HETANEWS.COM

KPU Sumut Sarankan Paslon Kampanye Virtual

Ilustrasi Pilkada 2020. Foto: SP/Muhammad Reza

Medan, hetanews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) menyarankan pasangan calon (paslon) melakukan kampanye secara virtual. Hal ini mengingat masih terjadinya pandemi Covid-19.

Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin mengatakan, kampanye virtual lebih efektif dalam menekan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di 23 daerah dari 33 kabupaten/kota di Sumut yang menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

“Meski belum ada aturan larangan kampanye di tempat terbuka, tetapi pada masa pandemi Covid-19 ini, pasangan calon yang bertarung dalam kontestasi pilkada, diharapkan mempunyai strategi baru,” ujar Herdensi di Medan, Sumut, Selasa (22/9/2020).

Herdensi mengatakan, paslon maupun partai politik pengusung dapat memanfaatkan jaringan media sosial dalam melakukan kampanye. Dengan begitu, tidak menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19.

Menurut Herdensi, paslon juga harus mengikuti ketentuan Peraturan KPU (PKPU) 6/2020 sebagaimana diubah dengan PKPU 10/2020 terkait pelaksanaan pilkada di masa pandemi Covid-19.

“Dalam peraturan itu, setiap pasangan calon diwajibkan mengikuti aturan dan menerapkan protokol kesehatan, baik itu saat melakukan pertemuan di ruangan tertutup maupun saat sosialisasi maupun kampanye di tempat terbuka,” tegas Herdensi.

Herdensi menyatakan pelaksanaan pilkada tujuan utamanya yakni mengimplementasikan demokrasi. Dikatakan proses pilkada pada 9 Desember 2020, sangat jauh berbeda dengan pilkada sebelum-sebelumnya.

“Selain menjalankan proses demokrasi, fokus utama dari pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 mendatang adalah memberikan kenyamanan terhadap masyarakat. Kita tidak menginginkan pilkada yang bisa menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19,” kata Herdensi.

Terkait sanksi yang diberikan terhadap pasangan calon melanggar protokol kesehatan, Herdensi menyebut pihaknya sebagai penyelenggara pilkada hanya bisa memberikan teguran.

“Untuk pemberian sanksi termasuk jika melakukan diskualifikasi terhadap pihak yang melanggar protokol kesehatan itu, merupakan kewenangan penuh dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Polri dan TNI. Aparat kita mempunyai kewenangan atas penegakan hukumnya,” kata Herdensi.

Oleh karena itu, setiap paslon diharapkan mengikuti aturan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Paslon juga diminta membatasi jumlah orang jika melakukan pertemuan maupun saat berkampanye nantinya. Keselamatan semua orang harus tetap diprioritaskan.

“Jika melakukan pertemuan di ruangan dengan kapasitas 100 orang, maka sebaiknya yang hadir dibatasi sebanyak 50 orang. Begitu juga saat kampanye, menggunakan masker, mengatur jarak dan tidak melakukan kerumunan, juga wajib dilaksanakan,” ujar Herdensi.

Sumber: beritasatu.com

Editor: tom.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!