HETANEWS.COM

Setelah Bazaar Bubar, Anggota DPRD Siantar Ngamuk Sama Kadis

Foto : Komisi II DPRD Pematangsiantar bersama Jajaran Dinas PMPTSP

Siantar, Hetanews.com - Sepuluh hari sudah bazaar berdiri di depan hidung balai kota Pematangsiantar, yang membuat banyak masyarakat resah. Beberapa anggota DPRD kota Pematangsiantar juga sempat mendesak dan menyuruh bazaar tersebut di tutup oleh Pemko.

Senin, (21/9/2020) kejadian yang mengejutkan terjadi dimana Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar yang diketahui bernama , Hj Rini Silalahi, marah dan mengeluarkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) beserta jajarannya.

Awalnya, Fraksi Golkar tersebut bertanya soal izin bazaar kepada Agus Salam selaku Kepala Dinas (PMPTSP) dan membenarkan bahwa ijin ada.

Baca juga: Ombushman desak pemko siantar tutup bazaar

"Benar ada ijinnya? Tetapi belum tentu tepat. Benar gugus memberikan rekomendasi, tetapi tidak tepat. Untuk kondisi sekarang ini, itu tidak tepat,” kata Rini dengan nada tinggi.

Ketua Komisi II DPRD marah karena saat ini jumlah korban Covid terus bertambah.

“Mau berapa lagi korban pak. Sekarang siantar zona apa pak? Zona merah! Makanya bazar dibuat biar semakin merah? Kita lihat di media sosial, protes dengan bazar itu. Tetapi masih tetap berdiri kokoh di sana,” ucapnya dengan nada meninggi..

Baca juga: Bubarkan bazaar kalau langgar protokol

“Dimana hati nurani kita. Bapak sebagai kepala dinas, di sini harusnya empati. Apa yang ada di Kota Pematangsiantar ini, zona merah! Sekda DKI tewas, pak. Pejabat DKI, camat dan lurah, tewas. Bupati Deli Serdang (meninggal-red). Apa harus kena kita semua ini?” kata Rini kembali dengan raut menahan geram.

Politisi Golkar tersebut mengatakan, bahwa kehadiran pedagang tertutup menimbulkan kasus baru sebaran Covid-19.

“Itu semua pedagang baru datang, kok malah kita terima di Kota Siantar. Yang tidak bisanya kita tutup pedagang di Dwikora (pajak dwikora-red). Kok ini malah kita berikan,” katanya.

Baca juga: Pemko dituding tak serius tanani corona di siantar

Dalam kesempatan itu, Rini menyesalkan sikap Pemko karena mengabaikan kepentingan masyarakat.

“Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak ada proaktif dengan kondisi covid di Kota Siantar. Tapi apabila dana tentang Covid, cepat membagi. Dimana pemutusan mata rantai Covid di Siantar ini,” ucapnya.

Penulis: tim. Editor: tom.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Komentar 1

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan